TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan Natuna, Kepualauan Riau menjadi tempat karantina WNI dari Wuhan, China mendapat penolakan keras dari warga setempat.

Tokoh Masyarakat Natuna, Rodhial Huda sebut persiapan karantina WNI dari Wuhan ini seperti dirahasiakan dari masyarakat setempat.

Hal ini didasari dengan adanya informasi yang mendadak yang diterima oleh masyarakat Natuna.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam yang diunggah dikanal YouTube Talk Show tvOne, Minggu (2/2/2020).

"Yang kami dapatkan informasi Natuna menjadi tempat karantina ini mendadak," ujarnya.

"Persiapan (karantina) bisa saja mereka telah melakukan sebelumnya, karena malam-malam pesawat turun naik di bandara, kami mendengar," imbuhnya.

"Tapi untuk apa kan kami tidak mengetahui dengan pasti. Sehingga kami menganggap ini seperti dirahasiakan," jelas Rodhial.

Baca: Gelombang Unjuk Rasa di Natuna Masih Terjadi, Warga Sebut Situasi Kurang Kondusif

Tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat Rodhial semakin yakin akan hal tersebut.

"Karena pemerintah juga tidak tahu, otomatis masyarakat juga tidak tahu," ujarnya.

"Jadi banyak informasi-informasi yang seperti rahasia, ini yang membuat masyarakat khawatir," tegasnya.

Selain itu juga soal kabar Natuna akan dijadikan tempat karantina disebut tanpa alasan yang jelas.

"Yang kami tuntutkan tegas saja, kenapa harus di Natuna," jelas Rodhial.

"Alasannya ini-ini, tidak perlu banyak maslah sehingga kami dapat menerima dengan baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rodhial juga tetap meminta agar WNI dari Wuhan ini dapat dikarantina di Kapal Republik Indonesia (KRI) milik TNI.

Baca: Warga Natuna Demo Tolak Karantina WNI dari Wuhan, Jokowi: Mereka Saudara-saudara Kita

"Usulan kami dari awal itu, siapkan saja kapal TNI AL itu jauh lebih memadai sehingga tidak ada masyarakat yang resah," ujarnya.

"Kami tetap menginginkan kalau bisa jangan sampai habis 14 hari," imbunya.

"Kalau memang dapat dipindahkan ke kapal perang menurut kami lebih baik," tegasnya.

Dikutip dari Kompas.com, warga Natuna terus melakukan unjuk rasa terhadap karantina WNI dari Wuhan di tempat mereka. 

Bahkan unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis lantaran ada beberapa warga yang membakar ban mobil di tengah jalan menuju bandara.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Berikut enam tuntutan yang diminta masyarakat Natuna kepada pemerintah pusat:

1. Pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

2. Meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinanya di KRI milik TNI, kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

3. Meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Baca: Curhatan Warga Natuna: Pemerintah Abaikan Kami, Aksi Demonstrasi Jadi Upaya Terakhir

4. Meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakay Natuna.

5. Masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi dilakukan di Natuna selama 14 hari.

6. Masyarakat Natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat.

Maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Menkominfo Sebut Pemerintah Belum Sempat Sosialisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate buka suara terkait penolakan warga Natuna terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang menjadikan Natuna sebagai tempat karantina bagi WNI dari Wuhan, China.

Menurutnya satu diantara penyebab timbulnya penolakan tersebut adalah kurangnya sosialisasi mengenai proses kedatangan ratusan WNI itu hingga soal penyebaran virus Corona.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia berlangsung cepat prosesnya, berlangsung dengan persiapan begitu mendadak karena butuh komunikasi diplomasi dengan pemerintah China," ujarnya yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Sehingga belum sempat disosialisasikan, pesawat sudah datang," imbuhnya. 

"Tantangannya belum sempat diinfokan ke pemda dan tokoh setempat sehingga ada yang bereaksi di sana," tambahnya.

Namun Johnny mengaku saat ini pemerintah pusat sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, para tokoh adat hingga tokoh agama mengenai virus Corona.

Sehingga ia berharap hal tersebut bisa meredakan suasana di Natuna.

"Sekarang pemda, DPRD sudah mengetahui mengapa Natuna cocok jadi tempat observasi, dampak medis juga sudah disampaikan sehingga mulai dipahami dan penolakan mereda," jelasnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Ria Anatasia) (Kompas.com/Hadi Maulana)