"Peraturan yang ditulis tidak cukup," katanya.

 Bukik mencontohkan, misalkan ketika kelas kosong tidak ada guru di dalamnya.

Maka siswa dan siswinya akan ribut di dalam kelas. 

Baca: Soal Bullying di SMPN 16 Malang, KPAI Minta Pemerintah Penuhi Hak Rehabilitasi Korban dan Pelaku

"Kalau ada guru tidak masuk ke kelas yang akan terjadi apa? Ribut dan kacau kan? Ini menandakan tidak adanya norma di dalam."

"Norma perlu dihidupkan. Kalau masang peraturan kan gampang" tutur Bukik.

Sehingga dalam situasi chaos seperi ini memberikan peluang kepada seorang siswa atau siswi melakukan tindak bullying  kepada temannya yang lain. 

Bukik melanjutkan cara terbaik untuk menghidupkan norma di dalam lingkungan sekolah membutuhkan peran dari seorang guru dengan siswa dan siswinya.

Guru dapat mengimplementasikan manajemen kelas yang baik dan mengembangkan pembelajaran positif.

Guru juga diminta memberikan kesempatan kepada siswa dan siswinya  untuk mengemukakan pendapat.

"Jadi tidak ada caranya mulai mengajak bicara murid, apa yang diharapkan untuk menciptakan situasi sehat."

"Dan dilakukan kesepakatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan," lanjutnya.

Bukik berpandangan baik korban maupun korban bullying  memiliki posisi yang sama.

"Jadi kedua belah pihak adalah korban. Ada korban yang menderita merupakan korban dari pelaku."

"Sedangkan pelaku adalah korban dari sistem yang salah," tegasnya.

Sehingga ketika terjadi bullying  merupakan kesalahan dari sistem yang dibangun di lingkungan sekolah.

"Ketika mereka melakukan bullying, kita orang dewasa di sekolah itu gagal menciptakan lingkungan ramah anak," ucapnya.

Terakhir, Bukik menekankan baik korban maupun pelaku bullying sama-sama membutuhkan bantuan. 

"Korban butuh bimbingan menghilangkan traumanya. Sedangkan pelaku perlu dibantu mengelola perilakunya," tutupnya. 

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)