Siapkan SOP Penanganan Virus Corona, Anggota DPR RI Gelar Rapat di Masa Reses
Anggota Komisi IX DPR, Anggia Ermarini menjelaskan pemerintah hingga saat ini belum mempunyai sistem untuk menangani penyebaran virus corona.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Anggia Ermarini menjelaskan pemerintah hingga saat ini belum mempunyai sistem untuk menangani penyebaran virus corona baru Covid-19.
Anggia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah cepat sebagai bagian upaya pengangan masalah tersebut.
"Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika ada yang positif, pertama harus ke rumah sakit mana dan harus melakukan apa, kita belum punya itu (SOP, red)," katanya dikutip dari channel YouTube KompasTV, Selasa (3/3/2020).
Untuk itu Anggia menginformasikan hari ini Komisi IX DPR diagendakan menggelar rapat dalam rangka upaya pemerintah dalam penanganan virus corona.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai masyarakat telah menunggu kebijakan apa yang akan pemerintah keluarkan.
"Saya setuju ada komunikasi dari semua stakeholder untuk menangani ini"
"Kita reses lagi ke daerah semuanya, karena respon harus cepat dan emergency, kita panggil semua, kita akan rapat jam 10," imbuh Anggia.
Baca: Cerita Ketua RT di Depok Saat Telepon 2 Warganya yang Positif Virus Corona
Baca: WNI di Depok Positif Tertular Corona, Ini Ancaman Hukuman Bagi Penimbun Masker & Hand Sanitizer
Perempuan berkacamata ini mengatakan, dalam agenda rapat hari ini Komisi IX DPR RI akan menyiapkan SOP yang dibutuhkan.
Sehingga pemerintah memiliki langkah yang komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, Anggia mengimbau masyarakat untuk tidak panik
"Memang kita harus waspada, karena sudah terkonfirmasi," ucapnya.
Pernyataan senada diungkapkan oleh pakar kebijakan publik, Agus Pambagio.
Menurut Agus Pemerintah Indonesia setelah mengumumkan informasi dua warganya positif terpapar virus corona harus segera melakukan rapat koordinasi.
Salain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat memberikan arakan kepada kepala daerah sebagai tanggung jawabnya.