TRIBUNNEWS.COM - Selama Pandemi virus corona (Covid-19) jumlah pengangguran meningkat.

Tak sedikit perusahaan merumahkan karyawannya. Bahkan sampai membuat kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Satu di antaranya Armi (35). Ia kini mengalami kesulitan ekonomi.

Ia berharap dibebaskan dari kewajiban membayar sewa bulanan unit kamar di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Gedanganak, Kabupaten Semarang.

Sejak April, Armi tak lagi mendapat pemasukan tetap setelah di-PHK dari perusahaan garmen akibat wabah virus corona.

Hal ini disampaikan Armi saat dikunjungi Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha di Rusunawa Gedanganak, Jumat (1/5/2020).

"Untuk bulan ini, tidak bisa bayar sewa karena tidak ada pemasukan. Harapannya, bisa digratiskan," katanya.

Baca: Update Corona di Semarang, Surabaya, Makassar, 3 Kota yang Berpotensi Menjadi Episentrun Baru

Menurut Armi, setiap bulan, dia harus membayar sewa unit rusunawa Rp 400 bulan.

Saat ini, untuk menyambung hidup, dia membuat masker yang dijual ke warga di rusunawa tersebut.

Pasalnya, Armi tak memiliki tabungan, bahkan tak menerima pesangon lantaran hanya berstatus sebagai pekerja kontrak.

Baca: Dini Hari Tadi Gempa Tektonik Guncang Kota Kudus dan Sekitarnya

"Jualan apapun juga yang penting bisa mendapatkan uang," ujarnya.

Harapan senada disampaikan warga lain di Rusunawa Gedanganak, Ari Wibowo.

Ari juga mengaku di-PHK dari tempat dia bekerja di satu percetakan di Kabupaten Semarang.

"Untuk bulan selanjutnya, saya belum bayar karena tak bisa. Harapan saya, bisa diringankan beban ini. Juga, kondisinya pulih sehingga bisa bekerja dan beraktivitas lagi seperti hari-hari lalu," harapnya.

Gratiskan biaya rusunawa

Mendengar keluhan warganya itu, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya sewa rusunawa selama dua bulan.

Kebijakan ini berlaku bagi penghuni rusunawa yang terkena PHK dan dirumahkan.

"Bagi yang saat ini dirumahkan dan terkena PHK, ada pembebasan sewa dua bulan, Mereka tak perlu membayar sewa dua bulan itu," kata Ngesti.

Data yang diterima Ngesti, akibat wabah corona, ada 580 pekerja di wilayahnya yang di-PHK dan 12.680 orang dirumahkan.

Usaha meringankan beban warga terdampak wabah corona juga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak.

Lewat Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 538.2/150 Tahun 2020, perusahaan daerah air minum (PDAM) setempat memberi diskon tagihan ari bagi pelanggan sosial umum, sosial khusus, rumah tangga kategori 1 dan rumah tangga kategori 2.

Diskon ini berlaku untuk tagihan April hingga Juni.

"Kelompok sosial umum dan khusus mendapat diskon 100 persen alias gratis.

Sementara, untuk Rumah Tangga 1 mendapat diskon 50 persen dan Rumah Tangga 2 mendapat pengurangan 10 persen," jelas Bupati Demak M Natsir dalam surat keputusan tersebut.

Menurut Natsir, diskon tersebut termasuk tarif air minum dan biaya pemeliharaan meter serta administrasi.

Menurut Natsir, keputusan ini sudah disepakati dengan pimpinan DPRD Demak lewat rapat koordinasi 22 April. (ahm/ivo)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Korban PHK di Kabupaten Semarang Ini Ngadu pada Bupati Sudah Tak Mampu Lagi Bayar Sewa Kamar