Di Hari yang Fitri, Bupati Bener Meriah Umumkan Mundur dari Jabatannya
Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi umumkan mundur dari jabatannya. Kondisi kesehatan kian memburuk jadi alasan. Ia ingin fokus berobat.
Editor: Willem Jonata
Abuya Sarkawi awalnya adalah Wakil Bupati Bener Meriah. Ia terpilih dalam Pilkada 2017 di kabupaten itu mendampingi Bupati Ahmadi SE.
Tapi pada 3 Juni 2018, Ahmadi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan dugaan memberi uang suap dalam bentuk comittment fee proyek Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melalui ajudannya.
Dua hari setelah Ahmadi resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka, Mendagri melantik Sarkawi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Meriah.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahmadi dinyatakan bersalah dan divonis tiga tahun penjara.
Ia tidak banding dan menerima putusan tersebut, dengan demikian putusan itu inkrah (berkekuatan hukum tetap).
Jabatan Bupati Bener Meriah otomatis kosong dan oleh karenanya Sarkawi yang hampir sebelas bulan menjabat Plt bupati dilantik resmi pada 30 April lalu oleh Plt Gubernur Aceh atas nama Mendagri sebagai Bupati Bener Meriah.
Setelah melantik dan mengambil sumpah Sarkawi sebagai Bupati Bener Meriah, Plt Gubernur Aceh menantang Sarkawi agar menjadikan kabupaten yang kini ia pimpin menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata.
Menurut Nova, untuk mewujudkan hal itu Bener Meriah harus menjadi pusat tanaman pangan di Aceh.
“Saya menantang Saudara agar menjadikan Kabupaten Bener Meriah sebagai wilayah ekonomi khusus pariwisata di Aceh.”
Lebih lanjut Nova menyatakan, Bener Meriah memiliki kekuatan utama di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 78% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani.
“Ini harus menjadi kekuatan agar Kabupaten Bener Meriah menjadi lebih baik lagi ke depannya,” imbuh Nova.
Putra Gayo itu juga meminta agar Sarkawi berkerja dengan tulus dan ikhlas dengan mengedapankan asas transparansi dan akuntabilitas, dengan menjalankan program pembangunan yang prorakyat.
“Juga bisa memperkuat langkah-langkah fasilitasi dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat sehingga prioritas harus mementingkan rakyat,” tegasnya.
Nova juga menyinggung tentang pembangunan jembatan Enang-Enang.