Kronologi Anggota DPRD Ngamuk di Pendopo Tulungagung, Banting Toples Kue dan Botol Bir
Heri yang pernah menjadi kuasa hukum Maryoto mengungkapkan, saat itu bupati diberi tahu aksi itu.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, TULUNGAGUNG - Suasana di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa Kabupaten Tulungagung, Jumat (29/5/2020) malam diselumuti ketegangan.
Seorang anggota DPRD Tulungagung bersama seorang temannya ngamuk.
Kejadian itu dikecam praktisi hukum sekaligus pegiat Aliansi Masyarakat Peduli Tulungagung (AMPTA), Heri Widodo.
"Saya mengecam aksi koboi di Pendopo Kabupaten Tulungagung," terang Heri, saat dihubungi Senin (1/6/2020).
Menurut Heri, dua orang ini datang mencari Bupati Maryoto Birowo.
Namun saat itu bupati tidak ada di pendopo.
Anggota DPRD Tulungagung ini kemudian marah.
Dia membanting sebuah toples kaca di ruang tamu pendopo yang berisi kue nastar.
"Saat itu ada penjagaan Satpol PP dan Polisi.
Tapi mereka tidak ambil tindakan karena situasinya memanas dan mengarah ke anarkis," sambung Heri.
Bukan hanya toples, mereka juga membanting botol bir di lantai pendopo.
Heri yang pernah menjadi kuasa hukum Maryoto mengungkapkan, saat itu bupati diberi tahu aksi itu.
Maryoto kemudian meminta anggota DPRD itu untuk menunggu.
Tapi bukannya menunggu, anggota DPRD itu malah pergi.
"Bupati sudah bilang, lima menit lagi beliau tiba di pendopo.
Tapi anggota dewan itu malah pergi," ungkap Heri.
Heri pun meminta polisi mengusut aksi koboi itu dan menghukum pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, secara hukum aksi ini tidak perlu dilaporkan karena ada anggota polisi dan Satpol PP yang menjaga pendopo.
Sehingga seharusnya atas nama hukum mereka bisa melakukan penindakan atas dugaan tindak pidana.
"Bahkan dalam kejadian itu juga ada ancaman membunuh.
Dia menantang duel Satpol PP," ujarnya.
Kabag Humas, Protokol dan Kerja Sama Antar Kepala Dinas Pemkab Tulungagung, Galih Nusantoro membenarkan kejadian itu.
Namun Galih belum memberikan penjelasan resmi.
Anggota DPRD Ngamuk Balikkan Meja dan Lempar Mikrofon
Terpisah sebelumnya, viral di media sosial video seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Sukri Wailissa, mengamuk dan membalikkan sejumlah meja saat rapat bersama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Politisi PKB ini terlihat marah sambil melempar mikrofon dan sejumlah dokumen.
Dalam video berdurasi 3,36 menit yang beredar, Sukri yang terlihat kesal, memukul-mukul meja sambil terus memprotes kebijakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dengan nada tinggi, sebelum akhirnya Sukri melempar mikrofon dan dokumen ke arah pimpinan rapat.
Saat itu Sekretaris Daerah Maluku Tengah juga hadir dalam rapat tersebut.
Dalam video itu, Sukri menjelaskan bahwa dia kesal dengan sikap Tuasikal yang dinilainya lambat dalam menangani dampak Covid-19.
“Kalau saudara Bupati ikhlas pasti tidak mungkin langkah yang dilakukan seperti ini. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan seperti ini sebanyak tiga kali. Tapi apa hasil dari pertemuan-pertemuan itu? Buang-buang energi," ujar Sukri.
"Kita tahu regulasi, kita datang ke sini, kita panggil tim gugus tugas bukan untuk diceramahi pimpinan, tapi bagaimana kita cari solusi apa yang menjadi harapan masyarakat,“ ujar Sukri dengan nada tinggi.
Sukri juga menilai Tuasikal tidak menghormati DPRD lantaran sudah tiga kali diundang, tapi tidak pernah mau menghadiri rapat.
Padahal, rapat tersebut untuk membahas kebijakan yang akan diambil terkait penanganan Covid-19, serta langkah yang akan dilakukan untuk masyarakat yang terdampak.
“Ini semua parlente saja (tipu), ini kerja model apa ini? Masyarakat butuh sentuhan tapi apa yang kita berikan buat mereka. Pak Sekda buka mata, buka hati jangan karena ada kepentingan, makanya pimpinan hadirkan bupati,” pintanya.
“Ini kekesalan saya pimpinan, tidak sewajarnya saya lakukan ini, tapi ini sudah lebih makanya pertemuan begini bubar saja, bubar, bubar sudah. Kenapa takut panggil bupati, kenapa takut bupati tidak kasih proyek? Mari kita buka-bukaan saja,” tantang Sukri.
Terkait video viral tersebut, Sukri menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Kamis.
Saat itu dia sangat kesal lantaran sudah tiga kali diundang, Tuasikal tidak pernah menghadiri rapat.
“Masyarakat terus bertanya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berharap bupati segera mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan masalah ini,” ujar Sukri saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (5/5/2020).
Dia juga marah lantaran kebijakan penanganan Covid-19 oleh Pemkab Maluku Tengah dinilai sangat lambat.
