TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah mahasiswa di Sumsel memberikan apresiasi atas kebijakan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengimbau agar PTN/PTS di Sumsel untuk memberikan keringanan biaya kuliah pada kondisi pandemi saat ini.

Untuk itu, agar bantuan keringanan biaya tersebut tepat sasaran, sejumlah mahasiswa beraudiensi dengan Gubernur Sumsel dan berinisiatif membentuk Tim Gugus Tugas guna mengawal penerima bantuan keringanan UKT, di ruang rapat kerja Gubernur pada Kamis (11/6) siang.

"Saya ucapkan terima kasih atas apresiasi para mahasiswa. Sebab, dari pengamatan saya dan tim beserta jajaran bahwa yang terkena dampak Covid-19 ini bukan hanya pelaku usaha, orang-orang rentan termasuk juga mahasiswa dengan dampak yang berbeda-beda, dari dampak aspek kesehatan, aspek ekonomi, termasuk mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua. Oleh sebab itu, saya punya inisiatif sebagai pemimpin wilayah, pemimpin masyarakat, melihat situasi ini saya mengimbau pada PTN dan PTS di Sumsel dengan memperhitungkan dampak serta pro dan kontra yang ada," ujar HD.

Sesuai dengan imbauan tersebut, Herman Deru meminta agar PTN/PTS yang bersangkutan dibuat dengan menyinkronkan kemampuan PT dan kemampuan mahasiswa.

"Imbauan itu disinkronkan. Saya katakan sesuai dengan kemampuan lembaga, jika PTN sangat bergantung dengan tempatnya bernaung yaitu Dirjen Dikti dan Kementrian Pendidikan dan untuk UIN misalnya itu tergantung pada Kementrian Agama serta untuk PTS ada di bawah naungan LII Dikti," paparnya.

Tak hanya itu, Herman Deru juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menyiapkan cadangan dana untuk mahasiswa yang akan membutuhkan bantuan tersebut.

"Bagi yang tidak mampu untuk memberikan potongan itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sudah menyiapkan cadangan dana lebih kurang lebih Rp10 Miliar dan program Rp1 juta 1 tahun per mahasiswa yang diusulkan sesuai data baik PTN maupun PTS untuk saat ini," ujarnya

Herman Deru juga memberikan imbauan kembali kepada mahasiswa agar dapat menggunakan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.  

"Namun, saya mengimbau kita tidak boleh gegabah. Oleh sebab itu, saya berikan surat kedua setelah bertemu dengan Aptisi dan PTN. Saya meminta data mahasiswa yang belum menerima bidik misi, yang belum menerima PPA dengan syarat keluarganya tidak mampu dan masuk di dalam data TKS (terpadu kesejahteraan sosial) agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," imbaunya.

Adapun mahasiswa yang hadir tersebut yakni antara lain Mevo Putra Tuban dari Fakultas Hukum Unsri Indralaya Perwakilan OKU Timur, Andi Leo dari Universitas PGRI Fakultas Elektro perwakilan Ogan Komering Ilir, dan Rudi Haikal dari Fakultas Hukum Unsri Indralaya. (*)