Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mulai Sabtu 20 Juni, Warga Makassar Wajib Pakai Masker dan Tak Berkerumun, Ada Sanksi Berat

Mulai besok Sabtu 20 Juni 2020, warga Makassar, Sulawesi Selatan, wajib mengenakan masker dan tidak berkerumun.

Mulai Sabtu 20 Juni, Warga Makassar Wajib Pakai Masker dan Tak Berkerumun, Ada Sanksi Berat
AFP/RICKY PRAKOSO
Siswa sekolah dasar di Natuna, Kepulauan Riau, mengenakan masker saat berada di area sekolah mereka, Selasa (4/2/2020) lalu. Hampir seluruh warga di Natuna menggunakan masker menyusul keputusan Pemerintah RI untuk menempatkan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, di pulau tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM - Mulai Sabtu 20 Juni 2020, warga Makassar, Sulawesi Selatan, wajib mengenakan masker dan tidak berkerumun.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan sanksi bagi orang yang melanggar protokol Covid-19.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar bakal berlaku efektif mulai Sabtu (20/6/2020).

"Kita akan kenakan paling tidak tiga sanksi, yakni sanksi berat, sedang, dan ringan, tergantung kondisi pelanggaran yang dilakukan," kata Pejabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

Baca: Mayat Pria yang Ditemukan di Kos Mewah Makassar Dievakuasi Sesuai Protokol Covid-19

Baca: Gereja Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan karena Tak Ingin Jadi Klaster Baru Covid-19

Yusran mengatakan, sanksi akan diberikan kepada orang yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah dan orang-orang yang berkerumun.

Tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas mencuci tangan secara memadai juga bakal terkena sanksi.

Untuk tempat usaha, sanksi ringan berupa pembinaan dan teguran tertulis.

Sedangkan sanksi sedang berupa pembubaran paksa atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan serta penutupan paksa tempat usaha milik orang pribadi atau badan.

Baca: 6 Provinsi Dilaporkan Nihil Kasus Baru Positif Covid-19 Hari Ini

Baca: Pandemi Covid-19 Hantam Ekonomi, Sandi: UMKM Butuh Fasilitas Likuiditas

Sementara itu, sanksi berat yang diberikan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi.

Menurut Yusran, kebijakan memberi sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan setelah Makassar tidak lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diambil karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

Halaman
12
Editor: Ifa Nabila
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas