Tribun

Jadi Tempat Pencabulan Oleh Oknum Pengurus, Rumah Aman Lampung Timur Diminta Dibekukan

Theresia memastikan pelaku adalah oknum di sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan di Lamtim.

Editor: Hendra Gunawan
Jadi Tempat Pencabulan Oleh Oknum Pengurus, Rumah Aman Lampung Timur Diminta Dibekukan
Ahmad Zaimul Haq/Surya
Ilustrasi diperagakan oleh model 

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Diduga menjadi tempat pencabulan bagi anak korban pelecehan seksual, Rumah Aman Swadaya Masyarakat Lampung Timur disarankan untuk dibekukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Teresia Sormin meminta hal itu agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.

"Kalau yang di Lampung Timur itu lembaga swadaya masyarakat, terlapor ini juga bukan ASN, dan ada perintah dari pusat langsung siang ini (rumah aman) untuk dihentikan (dibekukan)," katanya saat melakukan pendampingan NF (14) di Polda Lampung, Selasa 7 Juli 2020.

Baca: Korban Pemerkosaan Diperkosa Oknum di Rumah Aman, Terakhir Diajak 4 Kali Berhubungan Badan

"Tapi kami tidak ada wewenang melakukan itu (pembekuan), itu kewenangan pemkab, kami hanya menyarankan jadi nantinya akan buat surat edaran agar dalam rekrutmen secara selektif," imbuhnya.

Lanjutnya, dari Mendagri juga sudah disampaikan untuk membentuk UPTD PPA setiap kabupaten kota.

"Lampung lima Kabupaten sudah terbentuk, terakhir bulan maret tinggal pengisian pejabat. Dan ada surat dari kementrian jika sudah terbentuk UPTD PPA maka tak perlu P2TP2A," tandasnya.

NF Tinggal di Rumah Aman Pemprov

Sempat tak mau ikut Dinas PPPA Lampung, NF (14) korban pencabulan akhirnya bersedia tinggal di rumah aman milik Provinisi Lampung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Teresia Sormin saat ini pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap NF.

Baca: Dititip ke Lembaga Pemerintah, Gadis 14 Tahun Malah Dicabuli, Pernah Jadi Korban Pemerkosaan

"Hari ini Polda melakukan BAP kepada Keluarga dan Terlapor ada sebagian diatas sebagian dibawah, saya sebagai Kepala Dinas PPA yang saya dampingi anak saya dan masih berlanjut tapi saya tidak bisa mendampingi sampai selesai, harapan saya setelah keluar dari sini anak masuk kerumah aman saya," ungkapnya, Selasa 7 Juli 2020.

Kata Teresia, rumah aman Provinsi Lampung memiliki tim yang lengkap.

"Psikolog klinis ada, pendamping bidang hukum dan pendidikan. Dan setelah saya rayu tadi mau ikut," sebutnya.

Lanjutnya, setelah BAP yang dilakukan oleh Polda Lampung NF akan ditempatkan di rumah aman.

"Rujukan dari Polda, saya sarankan lebih baik saya yang melindungi kalau alamat rumah aman rahasia," bebernya.

Teresia menambahkan, pihaknya akan memberi jaminan perlindungan terhadap NF dengan melakukan asesment psikologi klinis.

"Soal kasus yang berwenang kepolisian kami berwenang pada perlindungan," tandasnya.

3 Temuan Damar Lampung

Ada 3 temuan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Damar Lampung, terkait dugaan pencabulan terhadap anak di LPA Lampung Timur.

Direktur Eksekutif Damar Lampung, Sely Fitriani menyatakan, pertama ditemukan bahwa LPA Lampung Timur belum memiliki SOP atau mekanisme rujukan dan mekanisme khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kedua, perekrutan beberapa Pengurus P2TP2A Kabupaten Lampung Timur periode 2016-2021 tidak berdasarkan kapasitas, keahlian, keberpihakan pada korban.

"Serta tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan," ujar Sely, Selasa (7/7/2020).

Ketiga Damar Lampung menemukan juga bahwa pengurus dan pengelola LPA Lamtim ada yang berjenis kelamin laki-laki.

Padahal, lanjut Sely, petugas pelaksana pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan harus berjenis kelamin perempuan.

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dilakukan P2TP2A/UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak di Seluruh Daerah.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia segera memastikan P2TP2A/UPTD PPA harus memiliki SOP atau mekanisme rujukan dan mekanisme khusus untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan," jelasnya.

Sely menambahkan, sebagai lembaga yang fokus mendorong terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, pihaknya sangat mengutuk keras tindakan tersebut.

Pihaknya juga meminta Polda Lampung harus mengusut tuntas kasus ini dengan menggunakan pasal berlapis (KUHP, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan hukuman yang maksimal.

Serta memberikan hukuman seberat-beratnya dan menerapkan pemberatan ancaman pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman pidananya berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak.

"Karena pelaku merupakan pengurus P2TP2A Lampung Timur yang seharusnya melindungi korban akan tetapi melakukan tindakan kekerasan seksual dan perdagangan terhadap korban," terangnya.

Sementara itu, laporan korban sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Sejumlah saksi dari pihak korban sudah menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung.

Advokasi LBH Bandar Lampung Anugerah Prima Utama mengatakan sesuai jadwal yang diminta Polisi, Selasa (7/7/2020) dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi.

"Ada dua saksi yang kita hadirkan untuk memberikan keterangan terkait dugaan kekerasan seksual oleh oknum P2TP2A Lamtim," jelasnya.

Ia membeberkan dua saksi yang dipanggil yakni keluarga dekat dan tetangga sekitar rumah korban. Sementara pihak korban juga masih menungu hasil visum yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Hasil visum belum kami ketahui, karena ini wewenang nya penyidik. Nanti biar penyidik yang berkoordinasi langsung dengan rumah sakit," tukasnya.

Serahkan Perkara ke Polda Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung serahkan perkara dugaan pencabulan yang dilakukan oknum LPA Lampung Timur.

Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung Amsir mengatakan saat ini pihaknya tengah mendampingi saksi korban NF (14) dalam pemeriksaan di Posko Satuan Tugas Perlindugan Anak Subdit IV Reknata Ditkrimum Polda Lampung.

"Dalam kasus ini kami serahkan penyidik, kebenaran seperti apa, bisa jadi benar kami kan gak tahu," ungkapnya, saat di Mapolda Lampung, Selasa 7 Juli 2020.

Amsir mengatakan jika laporan ini benar adanya maka ia berharap penyidik bisa menegakkan hukum setimpalnya terhadap terlapor.

Amsir menuturkan saat ini pihaknya tengah membujuk NF agar bisa masuk ke rumah aman milik Provinsi Lampung.

"Kami sudah siap, tapi yang bersangkutan gak mau jadi kalau tetap diminta kan pemaksaan," terangnya.

Disinggung apakah ada korban lainnya, Amsir belum bisa memastikan.

"Kami serahkan ke penyidik untuk mengungkap hal ini," tandasnya.

Panggil Saksi Korban Pencabulan

Tindaklanjuti laporan laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oknum di sebuah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak Lampung Timur, Polda Lampung periksa pelapor.

Informasi yang dihimpun, Subdit IV Reknata Ditkrimum Polda Lampung memanggil saksi korban inisial NF (14) warga Lampung Timur, Selasa 7 Juli 2020.

Pemanggilan yang dilakukan penyidik Subdit IV Reknata Ditkrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan terhadap NF.

Pantauan Tribunlampung.co.id, NF diperiksa oleh penyidik Subdit IV Reknata Ditkrimum Polda Lampung secara tertutup.

Nampak dari Dinas PPA Provinsi Lampung dan LBH Kota Bandar Lampung tengah mendamping saksi korban dalam pemeriksaan.

Dipaksa Berhubungan Badan

Bukannya melindungi, oknum di sebuah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Lampung Timur justru menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Didampingi orang tua dan pendamping hukum, korban inisial Nf (14) warga Lamtim ini melaporkan oknum yang diketahui berinisial DA, ke Mapolda Lampung pada Jumat (3/7/2020) malam.

"Kami melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum tersebut," ujar Kepala Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung, Indra Jarwadi, Sabtu (4/7/2020).

Indra menambahkan, tindakan kekerasan seksual yang dialami bermula sejak korban menjalani program pendampingan dari lembaga tersebut.

Diketahui Nf sebelumnya juga merupakan korban pemerkosaan.

Pelaku pemerkosaan sudah divonis pengadilan setempat dengan jatuh hukuman vonis 13 tahun penjara.

Sementara Nf diajukan ke P2TP2A dalam rangka pemulihan baik secara psikis maupun mental.

Karena itu sejak akhir tahun 2019, korban harus menjalani perlindungan di rumah aman yang dirujuk oleh DA.

Namun, bukannya mendapatkan perlindungan yang layak, Nf malah menjadi pelampiasan nafsu bejat DA.

Terhitung hingga kasus ini menguap, korban mengaku sudah belasan kali melayani DA untuk berhubungan badan.

"Terakhir pelaku kembali melakukan perbuatan tanggal 28 Juni. Saat itu korban dipaksa melakukan hubungan badan sebanyak empat kali," terang Indra.

Jalani Visum di RSUDAM

Untuk melengkapi berkas laporan, Sabtu (4/7/2020) siang korban menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui hasil visum di RSUDAM.

Kepala Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung, Indra Jarwadi mengatakan, terlapor yang diketahui dinas di sebuah lembaga perlindungan perempuan dan anak ini disangkakan pasal Pasal 76 b dan Pasal 81 tentang Undang undang perlindungan anak.

"Sudah dilakukan visum, dan kami juga masih menunggu hasilnya," ungkap Indra.

Dijual ke Pria Lain

Berdasarkan penuturan korban, oknum berinisial DA ini acap kali memintanya berhubungan badan.

Namun ternyata, kekerasan seksual yang dialami korban tidak hanya sampai disitu.

Ia juga beberapa kali "dijual" oleh DA untuk melayani pria lain.

"Salah satunya pegawai rumah sakit di Sukadana. Saya dijemput lalu diajak ke hotel," ujar Nf.

Nf memastikan pria tersebut pegawai rumah sakit dari seragam yang dikenakan saat dijemput olehnya.

Sebelumnya, Nf diminta oleh DA mengirim foto dirinya melalui whatsapp.

Ternyata, foto Nf diteruskan DA ke pria yang diketahui pegawai Rumah Sakit di Sukadana.

"Setelah digituin sama dia, saya dikasih uang Rp 700 ribu. Yang Rp 500 ribu buat saya, Rp 200 ribu lagi disuru kasih buat DA," jelasnya.

Korban mengaku terpaksa mengikuti perintah DA karena sempat menerima ancaman.

DA mengancam bakal memutilasi dan santet korban jika tidak mau mengikuti kemauannya.

Ancaman tersebut juga dilontarkan DA agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga nya.

"Kalau gak nurut saya mau di cincang-cincang sama DA, saya takut jadi terpaksa ikutin kemauan nya," kata Nf.

Tolak Bantuan Pemprov Lampung

Upaya Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Lampung untuk menangani kasus pencabulan yang dialami gadis 14 tahun di Lampung Timur menemui jalan terjal.

Di luar dugaan, korban berinisial N itu menolak bantuan pendampingan yang ditawarkan Kepala Dinas PPA Lampung Theresia Sormin.

Theresia mengaku sudah mendatangi kediaman N di Lamtim.

"Kami jam 10 sudah sampai di rumah korban, dan membujuk korban untuk kami tangani. Tapi korban tidak mau," kata Theresia, Minggu (12/7/2020).

Theresia menegaskan, Pemprov Lampung hanya berniat memberi perlindungan kepada korban.

Ia pun tak habis pikir kenapa korban menolak uluran tangannya.

"Saya sangat kaget (korban) tidak mau diberikan perlindungan," tuturnya.

Theresia memastikan pelaku adalah oknum di sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan di Lamtim.

Disinggung soal langkah hukum, ia menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

"Saat ini yang bersangkutan tidak berada di rumah orangtuanya, melainkan diungsikan ke tempat saudaranya," kata Theresia.

Selama ini, kata Theresia, N tinggal bersama ayah dan adiknya.

Sementara ibu kandungnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa/M Joviter/Bayu Saputra)

Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul Oknum LPA Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Rumah Aman Lamtim Disarankan Dibekukan

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas