TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Sungai Bengawan Solo tercemar limbah perusahaan. Pencemaran kian hari semakin parah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan waktu selama 12 bulan kepada seluruh perusahaan yang ada di bantaran sungai Bengawan Solo untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

Apabila selama 12 bulan tidak dilaksanakan maka perusahaan yang membandel akan dibawa ke ranah hukum.

"Hari ini terjadi pencemaran lagi, meskipun tidak separah tahun lalu. Selama ini kami sudah berusaha mengendalikan, relatif beberapa komunitas dan usaha kecil seperti pabrik ciu, peternakan babi, tekstil sudah memperbaiki. Tapi, hari ini ketahuan ada beberapa yang masih nekat membuang langsung limbahnya ke sungai," kata Ganjar Pranowo.

Dari rapat yang digelar dengan menggandeng instansi terkait dan perwakilan perusahaan Ganjar Pranowo mendapatkan fakta bahwa masih ada yang membuang limbahnya langsung ke sungai.

Bahkan sebelum rapat, Ganjar Pranowo mendapat foto bagaimana pembuangan limbah dilakukan langsung ke Bengawan Solo di daerah Blora.

"Tadi juga dalam rapat, ada dua perusahaan besar yang kami mintai keterangan. Satu mengaku bahwa memang membuang langsung ke sungai karena ada kerusakan di mesin IPAL nya. Tadi dia mengaku salah dan sedang diperbaiki, satu atau dua hari selesai. Saya tegur keras tadi," terangnya.

Namun, Ganjar Pranowo masih memberikan kesempatan pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak segera diperbaiki dan tetap nekat membuang limbah ke sungai, maka dirinya tidak segan untuk menutup pabrik itu.

"Maka saya peringatkan mereka, ini sudah masuk bulan ketujuh. Kalau nanti tidak bisa, maka kami ambil tindakan hukum. Karena ini belum ada setahun, jadi saya peringatkan dulu. Tapi kalau besok terjadi lagi (membuang limbah ke sungai), sanksinya langsung saya tutup," ucapnya.

Untuk menghindari adanya pembuangan limbah secara langsung ke Bengawan Solo, Ganjar Pranowo sudah membentuk tim patroli sungai. Tim terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemprov Jateng, Kabupaten/Kota dan Pemprov Jatim.

"Kami sudah sepakat dengan Jatim untuk membuat patroli. Bahkan dari TNI/Polri sudah siap membantu. Tim itu sudah dibentuk, minggu depan saya minta turun semuanya. Masyarakat juga saya minta membantu mengawasi," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, diketahui masih ada problem yakni industri kecil yang kesulitan membuat IPAL. Ganjar Pranowo kemudian meminta didata agar bisa dibantu dari pemerintah.

"Nanti kami bantu, kami carikan metode dan teknologinya agar mereka semua tetap bisa berusaha dan tidak mencemari. Tadi kami juga mengajak Kementerian LHK dan Kementerian Perindustrian dalam rapat, supaya bisa mengetahui peta ini," tutupnya.(*)