TRIBUNNEWS.COM - Aksi joget sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku bersama sejumlah anggota DPRD tanpa mengindahkan protokol Covid-19 menjadi perhatian masyarakat.

Aksi yang dilakukan saat perayaan HUT Provinsi Maluku ke-75 di Kantor DPRD Maluku itu menuai protes dari elemen masyarakat.

Tak sedikit yang menilai aksi tersebut tak etis.

Bahkan, ada juga yang menyebut jika hal tersebut melukai hati masyarakat.

Termasuk Direktur Maluku Crisis Center (MCC) Muhamad Ikhsan Tualeka.

Ia menilai, kegiatan yang dilakukan Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah pejabat itu sangatlah tidak etis.

• 5 Fakta Zaki Pohan, Kekasih Adhisty Zara yang Viral Karena Video Nakal, Mahasiswa di Yogyakarta

• Urutan 14 Jenis Masker dari yang Tak Aman hingga Paling Melindungi dari Covid Berdasarkan Penelitian

• 3 Pasien Covid-19 Meninggal Meski Tak Miliki Gejala Namun Alami Happy Hypoxia, Ini Penjelasannya

Mengingat saat inipandemi corona masih melanda daerah Maluku.

Ikhsan menuturkan, aksi sejumlah pejabat tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Presiden meminta para pejabat negara untuk lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Saya menilai ini kurang etis dan tak menunjukkan adanya sense of crisis sepeti yang dikeluhkan Presiden terhadap sejumlah pembantunya baru-baru ini,” kata Ikhsan, kepada Kompas.com, Rabu.

Ia menilai, aksi yang ditunjukkan para pejabat dan anggota dewan itu sangat kontraproduktif dengan sosialisasi yang selama ini gencar dilakukan kepada masyarakat.

HALAMAN SELANJUTNYA ========>