TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Kebijakan "pembatasan aktivitas warga" yang dianggap serupa jam malam di Depok saat ini masih dalam tahap sosialisasi.

Pasalnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga hingga sekarang belum menerbitkan peraturan resmi mengenai kebijakan ini, melainkan baru sekadar surat edaran tanpa ketentuan sanksi.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengamini hal tersebut. Sebagai garda terdepan pengawasan kebijakan pemerintah, pihaknya memastikan belum ada sanksi soal jam malam.

"Jadi 3 hari ini, sebelum peraturan wali kota (terbit), karena ada rilis dari gugus tugas ini kami lakukan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat," ujar Lienda kepada wartawan pada Senin (31/8/2020) malam.

"Sosialisasinya kami rencanakan dua hari ke depan lagi," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kebijakan jam malam yang dirilis wali kota, layanan langsung di toko, mal, supermarket, dan minimarket dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

Baca: Jam Malam Diberlakukan, Pusat Perbelanjaan di Depok Tutup Pukul 18.00 WIB

Selain itu, aktivitas warga dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.

Lienda mengaku belum dapat memastikan kapan pemberlakuan kebijakan jam malam yang diiringi dengan konsekuensi hukum.

"Sosialisasinya saja dulu dan kemudian nanti dievaluasi tingkat kepatuhan masyarkatnya. Apakah sudah patuh atau memang diperlukan peningkatan terhadap ketentuan tersebut berupa penindakan-penindakan atau sanksi-sanksi lainnya," ungkapnya.

"Sanksinya itu kan belum ada, sekarang tahap sosialisasi. Saya belum bisa memastikan sanksinya seperti apa, yang jelas nanti (termuat di) peraturan wali kota," Lienda menambahkan.

Data terbaru yang disampaikan Pemkot Depok, ada temuan kasus baru sebanyak 58 pasien, sementara ada 57 pasien yang diklaim pulih dan seorang pasien meninggal dunia.

Dengan ini, maka total kasus Covid-19 di Depok mencapai 2.210 kasus, masih yang tertinggi di antara kota dan kabupaten lain di Jawa Barat.

Lalu, dari jumlah tersebut, sebanyak 594 pasien Covid-19 saat ini masih ditangani, baik dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah.

Wali Kota Depok mengklaim, peningkatan kasus aktif Covid-19 di wilayahnya disumbang oleh kasus-kasus yang berasal dari luar Depok alias kasus impor.