Tribun

Virus Corona

Belum Ada Program Jatah Kuota Internet Untuk PNS di Jabar, Ini Alasannya

Namun, tampaknya hal tersebut belum bisa dinikmati di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Belum Ada Program Jatah Kuota Internet Untuk PNS di Jabar, Ini Alasannya
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Gedung Sate yang menjadi pusat pemerintahan Pemprov Jabar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan terkait pemberian uang pulsa atau kuota data internet kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Namun, tampaknya hal tersebut belum bisa dinikmati di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Asisten Daerah Setda Pemprov Jabar, Dudi Sudrajat Abdurachim, mengatakan pihaknya belum mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai hal tersebut.

"Sepertinya untuk ASN Pemprov Jabar belum ada. Karena anggarannya tetap dari APBD, bukan dari pusat.

Baca: Cara Dapat Kuota Internet Gratis untuk Mahasiswa dan Dosen 50GB per Bulan dari Kemdikbud

Dan memang di kita belum dialokasikan," kata Dudi setelah mendapat informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (1/9).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.02/2020 yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020.

Pemberian uang atau tunjangan pulsa dilakukan untuk mendukung kegiatan bekerja yang sebagian besar dilakukan dari rumah akibat pandemi Covid-19.

Baca: Cara Mudah Dapat Kuota Internet Gratis dari Pemerintah, Siswa 35 GB dan Guru 42 GB Mulai September

Bahwa dengan adanya penerapan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegaitan operasinal perkantoran antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara daring dari rumah atau tempat tinggalnya (work from home).

Melalui aturan tersebut, dinyatakan PNS bakal mendapat bantuan pulsa hingga 400.000 per bulan.

Selain itu, mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan online secara online juga bakal mendapat bantuan pulsa maksimal Rp 150.000 per orang per bulan.

Kebijakan pemberian uang pulsa ini berlaku mulai tanggal ketetapan hingga 31 Desember mendatang.

Baca: Bantuan Kuota Internet, IGI Cium Potensi Kecemburuan Sosial dan Soroti Siswa yang Tidak Memiliki HP

Secara lebih rinci, terdapat tujuh kebijakan dalam ketetapan tersebut, yakni sebagai berikut:

Pertama, para PNS pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara mendapatkan besaran paket dana dan komunikasi Rp 400.000 per bulan.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas