Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Project Manager Tani Mandiri Nusa Tenggara Barat (Taman Nusatera) Mohamad Yusuf Mansur mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembentukan korporasi pertanian dan nelayan di Indonesia.

Menurut Yusuf, gagasan Presiden Joko Widodo itu sejalan dengan program pemberdayaan ribuan petani yang diinisiasi Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN) dan telah dilauching putra Wapres RI Ma'ruf Amin, Gus Syauqi Ma'ruf Amin di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat lalu, pada 1 Oktober 2020

"Program Taman Nusatera bertujuan memberdayakan petani. Terutama petani jagung. Dan, program tersebut mendapat dukungan dari sejumlah stake holder," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).

Baca: Putra Maruf Amin Gagas Program Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembentukan korporasi petani dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Melalui korporasi ini, kata Jokowi, para petani dan nelayan akan memiliki akses pembiayaan, akses informasi, akses teknologi, dan juga mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas korporasi petani dan nelayan dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10).

Baca: Presiden Minta Dibangun Korporasi Petani dan Nelayan di Provinsi

Jusuf menjelaskan akan mendampingi petani binaan KMSN dengan seluruh pihak terkait baik BUMN maupun pihak swasta dalam hal ini BNI 46, Jasindo, PKT dan BISI International yang telah berkomitmen mendampingi petani mulai saat tanam hingga panen.

Dia mengaku KMSN akan membebaskan lahan 2 hektar untuk membangun teknologi pendukung guna bersama petani binaan mengelola hasil panen sehingga menghasilkan kualitas hasil panen yang mampu bersaing di pasar nasional maupun pasar global.

Baca: Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Perkuat Ekosistem Korporasi Petani dan Nelayan Lewat Regulasi

"Mengingat permintaan komoditi jagung di pasar International sangat besar dan peluang bisnisnya sangat menjanjikan. Maka dengan ini semua kesejahteraan para petani lebih terjamin dan terangkat serta petani diharap lebih bersemangat lagi dalam bercocok tanam untuk memenuhi ketahanan pangan nasional," tutur Yusuf.

Kehadiran KMSN, kata Yusuf, bukan hanya kepada hasil panen para petani tapi juga akan mengedukasi petani bagaimana pentingnya menjaga dan melastarikan hutan sebagai penyanggah utama pertanian, dalam hal ini kebutuhan pengairan untuk lahan pertanian juga mencegah bahaya longsor dan banjir yang di akibatkan oleh pembalakan liar karena pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian.

Baca: Presiden Ingin Bangun Budaya Korporasi Petani dan Nelayan

Langkah selanjutnya yang akan di tempuh oleh KMSN akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat untuk mencari titik sungai bawah tanah guna membangun infrastruktur pendukung pengairan. Dengan harapan, petani dalam bercocok tanam tidak hanya pada musim hujan saja dan tidak hanya fokus kepada satu komoditi tertetu.

Hal ini semua tidak akan terwujud apabila hanya di lakukan oleh KMSN tentu butuh dukungan oleh semua pihak khususnya Kementeri Pertanian, BUMN, TNI, Polri serta pemerintah pusat dan tentunya Pemda.

Dia menambahkan, Taman Nusatera mendapatkan dukungan dari Danrem Wira Bhakti serta PJS Kabupaten Bima dan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Baca: Pemerintah Bakal Percepat Pengembangan Korporasi Petani

"Acara launching Taman Nusatera berjalan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terutama Pak Danrem," tandas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga agar memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan.

Menurut Presiden, perkuatan itu bisa dilakukan melalui regulasi yang dibuat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/10/2020).

"Sekali lagi, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyadari bahwa model korporasi petani dan nelayan saat ini, tak berjalan optimal.

"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Jokowi. 

Presiden Jokowi menambahkan, bahwa sudah terbentuknya kelompok-kelompok petani dan nelayan.

Tetapi, belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa dilink-an atau disambungkan.

"Mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar," jelas Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan, bahwa petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi. Sehingga memiliki economic scale.

"Sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya," ucap Jokowi.