TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Salatiga demo omnibus law sambil membawa keranda bertuliskan 'RIP DPR'.

Sebagai tindak lanjut, pihak DPRD Kota Salatiga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, anggota PMII mendatangi Kantor DPRD Kota Salatiga dan sempat bersitegang saat gerbang ditutup.

Baca: Aksi Heroik Terekam CCTV, Pemuda Ini Selamatkan Polisi yang Dikepung Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja

Namun, setelah diterima pimpinan DPRD Kota Salatiga di pendopo, massa langsung duduk dan menyampaikan penyataan sikap.

Ketua PMII Kota Salatiga Syukri Abadi mengatakan, aksi digelar karena kecewa terhadap pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

"Karena UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada buruh, maka PMII menyatakan sikap menolak keberadaan UU Cipta Kerja," kata Syukri, Jumat (9/10/2020).

PMII, lanjut Syukri, mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Baca: Puluhan Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jombang, Ngaku Diajak & Dapat Undangan Terbuka

"Kami juga minta DPRD Kota Salatiga menolak UU Cipta Kerja. Penolakan yang disampaikan DPRD adalah bagian dari representasi aspirasi masyarakat," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan PMII Kota Salatiga.

"Kita akan kirim surat ke Presiden Jokowi. Surat tersebut dilampiri tuntutan dari mahasiswa agar aspirasi yang disampaikan sampai ke pemerintah pusat," jelasnya.

"Terus terang saya apresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan secara rasional. Ini adalah budaya mahasiswa sebagai kaum pelajar yang terdidik," sambung Dance. (Kompas.com/Dian Ade Permana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahasiswa Demo Bawa Keranda, Ketua DPRD Salatiga Kirim Surat ke Jokowi"