TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah berupaya mempercepat proses penyaluran program sembako, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita tahu masyarakat Papua di timur sana sangat menunggu langkah konkret kita. Mereka yang tidak memperoleh akses ini yang justru harus diperhatikan," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (23/10/2020).

Menurut Muhadjir, langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran program sembako di Papua dan Papua Barat ialah dengan perubahan mekanisme penyaluran.

Baca juga: Jokowi Dinilai Membawa Harapan dan Kemajuan Papua

Sejak September 2019 seluruh kab/kota di Indonesia sudah menyalurkan BPNT (sekarang program sembako) secara non tunai melalui e warong yang direkrut Bank Himbara, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sebagian bantuan tidak dapat disalurkan karena beberapa kondisi di Papua dan Papua Barat.

Akhirnya pemerintah mengubah mekanisme penyaluran dari non tunai melalui Himbara menjadi penyaluran tunai melalui PT Pos.

"Saya setuju kita tidak usah menunda-nunda. Untuk data di Papua dan Papua Barat sebagian sudah divalidasi dan finalisasi," ucap Muhadjir.

Baca juga: Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya, Dipicu Knalpot Racing

Sementara kabupaten kota di Papua dan Papua Barat yang sudah memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bansos nontunai, tetap menggunakan mekanisme eksisting yaitu melalui Bank Himbara.

Kabupaten dan Kota lainnya yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos.

Wilayah tersebut di antaranya, adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom di Papua. Sedangkan di Papua Barat diantaranya, adalah Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong.