TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni terkait dengan uang program Dana Desa yang diperas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan digunakan untuk beli senjata api.

Suriastawa mengapresiasi karena Natalis telah secara terbuka menyampaikan hal tersebut kepada publik.

Terkait dengan hal itu, ia menyatakan sudah menjadi rahasia umum di sana.

Baca juga: Dana Desa Digunakan KKB Papua Untuk Beli Senjata Api, Bupati Intan Jaya Ungkap Modusnya

Penyergapan KKB oleh tim penegakkan hukum gabungan TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu di Kampung Jalai, kata Suriastawa, juga terkait dengan permintaan dana desa.

“Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran. Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri,” kata Suriastawa dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (5/11/2020).

Diberitakan sebelumnya Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, menyebut penyaluran dana desa ke daerah-daerah di wilayahnya rawan disalahgunakan.

Bahkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat ternyata malah digunakan untuk membeli senjata api oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Polri Ungkap Modus KKB Rekrut Anggota Muda di Distrik Sugapa Intan Jaya

Natalis Tabuni mengungkapkan modus KKB untuk mendapatkan dana desa tersebut, lalu disalahgunakan peruntukkannya.

Menurut Natalis, KKB kerap meminta sebagian dari dana desa untuk dipakai membeli senjata api.

Kelompok bersenjata tersebut tak segan-segan mengancam kepala kampung atau sekretaris kampung untuk mendapatkan sebagian dana desa itu.

Menurut dia, KKB kerap memanfaatkan situasi tersebut karena selama ini pemerintah daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap dana tersebut.

Tapi akibatnya sangat fatal.

Karena KKB dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli senjata api menggunakan uang dari program dana desa tersebut.

“Jadi, setelah pencairan dana desa, mereka (KKB) sudah tahu dan menunggu di perkampungan. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan mereka (perangkat desa), di situlah mereka meminta sebagian dana desa," kata Natalis di Jayapura, pada Rabu (4/11/2020).

"Kalau tidak diberikan akan diancam. KKB berani karena mereka memegang senjata. Inilah yang terjadi." sambung Natalis.

Baca juga: Senpi Yang Dijual Bripka JH Kepada KKB Papua Adalah Senjata Dinasnya

Karena itu, Natalis Tabuni mengatakan, agar ke depannya dana desa dapat dikontrol oleh pemerintah daerah agar tidak ada dana yang disalahgunakan.

Selain itu, Natalis juga mengingatkan pengawasan terkait peredaran senjata api di Kabupaten Intan Jaya juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, jika peredaran senjata api di Intan Jaya diperketat, maka sekali pun KKB memiliki uang tidak akan bisa membeli senjata api karena barangnya tidak ada di pasaran.

“Pengelolaan dana desa perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat, di samping itu juga kita pertegas pengawasan peredaran senjata masuk ke Intan Jaya," ucap Natalis.

"Jadi, walaupun orang memiliki uang yang cukup banyak, tapi kalau tidak ada yang menyediakan senjata pasti tidak akan dibeli." lanjutnya.

Baca juga: Satgas Nemangkawi Terlibat Kontak Senjata di Intan Jaya, 1 KKB Tertembak Mati

Begitu juga dengan peredaran peluru yang juga mesti diperketat.

Menurutnya, jika peluru sudah habis, maka senjata api yang dimiliki KKB tidak bisa berfungsi.

Dia menambahkan, sejauh ini pihak kepolisian sudah melaksanakan langkah dengan baik dalam memutus peredaran senjata api di Intan Jaya.

Ia berharap, situasi di Intan Jaya bisa terus kondusif.

Aktivitas bisa berjalan normal seperti biasa.