Dugaan Perselingkuhan, Wakil Ketua DPRD Sulut Minta Maaf, Tapi Tak Mau Lengser

TRIBUNNEWS.COM -- Kasus dugaan perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian (JAK) terus bergulir.

Badan Kehormatan DPRD Sulut mulai memeriksa JAK terkait video dugaan perselingkuhannya dengan seorang waita muda, pada Senin (1/2/2020).

JAK yang berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut mengenakan kemeja putih menjalani pemeriksaan di Ruang BK Deprov Sulut di lantai tiga.

Baca juga: Drama Perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulut, Batal Dilabrak Karena Pangkat Pengawal Lebih Tinggi

Dia pun sempat mengikuti ibadah awal pekan DPRD Sulut sebelum menjalani pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup.

Berikut ini Tribun Manado merangkum 5 fakta seputar pemeriksaan JAK oleh Badan Kehormatan.

1. Minta Maaf ke Publik dan Ketua DPRD

JAK memberikan pernyataan publik setelah memberikan klarifikasi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut.

Dia datang memenuhi panggilan BK sebagai wujud komitmen dirinya menjaga marwah lembaga DPRD Sulut.

"Hari ini saya memenuhi panggilan dengan niat tulus dan sepenuh hati," jelasnya di kantor Deprov Sulut.

Baca juga: Perselingkuhannya Ketahuan Istri, Wakil Ketua DPRD Sulut Sebut Itu Tragedi, Janji Perbaiki Kesalahan

Ia pun memohon maaf kepada lembaga DPRD Sulut. Khususnya kepada Ketua Deprov Sulut, Fransiskus A. Silangen dan seluruh anggota dewan

"Saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya," katanya.

"Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Sulut," ujarnya.

2. Didesak Mundur.

Desakan agar mundur dari anggota DPRD Sulut begitu kuat menerpa JAK

Baca juga: Suami di Tuban Buat Siasat Bongkar Perselingkuhan Istrinya dengan Kepala Dusun, Warga Ikut Gerebek

Menyikapi desakan ini, politisi Partai Golkar itu meminta maaf atas apa yang terjadi.

Katanya, desakan mundur itu merupakan hak mereka yang menuntutnya.

"Biarlah dalam konteks ini, memberikan kesempatan kepada saya," ujar JAK usai memberi klarifikasi ke Badan Kehormatan DPRD Sulut, Senin (01/02/2021).

3. Anggap Persoalan Rumah Tangga Sudah Baik

Mantan Ketua Harian Partai Golkar Sulut ini mengatakan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya sangat luar biasa.

"Ini permasalahan berat. Menjadi tanggung jawab besar yang saya secara pribadi harus selesaikan," kata JAK.

Suami Michaela Elsiana Paruntu ini bilang, kehidupan rumah tangganya sudah baik.

"Sejauh ini saya bisa menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam keluarga kami berjalan baik," kata JAK yang mengenakan kemeja putih.

4. Terima Didepak dari Kursi Ketua Harian Partai Golkar

JAK menerima keputusan DPRD Partai Golkar Sulut yang menonaktifkan dirinya dari jabatan ketua harian partai.

"Sebagai kader partai, saya menerima keputusan yang diambil Partai Golkar Sulut," ujar JAK usai memberikan klarifikasi ke Badan Kehormatan DPRD Sulut di gedung cengkih, Selasa (01/02/2021).

Ia pun meminta maaf kepada Partai Golkar dan seluruh keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya mohon maaf," ujar legislator asal Dapil Minsel Mitra ini.

5. BK: Setiap Laporan Kami Selidiki

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut meminta klarifikasi Wakil Ketua DPRD Sulut, James Arthur Kojongian (JAK) terkait dugaan perselingkuhan dirinya.

Pemeriksaan berlangsung kurang lebih satu jam.

Setelah menjalani pemeriksaan, Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi JAK.

"Kami dari Badan Kehormatan telah memanggil yang berdasarkan laporan masyarakat ke Pimpinan DPRD dan diteruskan kepada kami," ujar Saron, sapaan politisi PDIP itu.

Katanya, setelah meminta klarifikasi JAK, BK masih akan melakukan verifikasi dan penyelidikan.

"Sesuai Tatib DPRD Sulut nomor 2 tahun 2019 pasal 64, BK mengadakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi," ujarnya.

BK salut karena JAK menanggapi panggilan secara gentleman.

Katanya, hasil klarifikasi akan dilaporkan dalam bentuk berita acara ke Pimpinan DPRD Sulut.

"Ini masih berproses. Waktu kami tujuh hari setelah itu ke pimpinan," jelasnya.

Terkait adanya aduan masyarakat serta desakan agar JAK dipecat dari jabatan, Saron menyatakan BK bukan lembaga Peradilan.

"Sekali lagi, BK bukan lembaga hukum atau lembaga peradilan. Setiap laporan kami selidiki, verifikasi dan klarifikasi," katanya.

Meskipun demikian, Saron bilang, sesuai tatib, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pemberhentian. ( Tribunmanado/Fernando Lumowa/Rhendi Umar)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul 5 Fakta JAK Diperiksa Badan Kehormatan, Didesak Mundur dari Anggota Dewan & Kabar Rumah Tangganya