TRIBUNNEWS.COM - Isu adanya rencana pihak-pihak tertentu yang ingin mengkudeta Partai Demokrat terus bergulir dan semakin memanas.

Bahkan ada cerita dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di wilayah Bolaang Mongondow Raya sempat diajak untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketua umum.

DPC itu ditawari uang Rp 100 juta untuk bergabung dengan 'tim kudeta' tersebut.

Cerita ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok.

"Ada di Bolmong Raya, tapi DPC tersebut menolak dan tidak menerima uang yang ditawarkan," ungkap Lombok, Rabu (4/2/2021).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci DPC kabupaten atau kota mana yang mendapatkan tawaran tersebut.

Baca juga: Moeldoko Sindir AHY: Dipilih Aklamasi Kenapa Takut Ya?

Di mana, wilayah Bolaang Mongondow Raya ada beberapa daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu.

Wakil Ketua DPRD Sulut itu kembali menegaskan, bahwa Partai Demokrat tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sebelumnya, Lombok juga menegaskan hal yang sama.

"Kongres sudah menetapkan, sekaligus dengan arah dan tujuan partai. Jelas bahwa seluruh jajaran partai tegak lurus dengan hasil keputusan kongres," ujarnya.

Dikatakannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastian sudah menerima berbagai penyampaian dari tiap ketua DPC, langkah-langkah organisatoris yang sudah dilakukan.

"Kami meminta agar Ketum (AHY) kami dan jajarannya tidak diganggu konsentrasinya dalam menjangkau kebutuhan rakyat ke seluruh pelosok. Konsentrasi ini tentunya dibutuhkan sebagai jawaban harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat," tandasnya.

Baca juga: POPULER NASIONAL Marzuki Alie Sebut AHY Cengeng | Moeldoko Ungkap Pertemuannya dengan Kader Demokrat

Sebelumnya

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: Pengamat Nilai Langkah AHY Surati Jokowi Terkesan Berlebihan dan Mengada-ada

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPC Demokrat di Sulut Sempat Ditawari Uang Rp 100 Juta oleh "Tim Kudeta", Namun Menolak" dan Tribunnews.com dengan judul AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?

(Kompas.com/Skivo Marcelino Mandey)(Tribunnews.com/Malvyandie Haryadi)