TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum PW AMMDI Kepulauan Riau, Juanda, menyikapi surat keputusan atau SK DPP MDI No. 62/ DPP/MDI/II/2021 perihal perubahan kepengurusan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI).

Menurut Juanda, SK tersebut terkesan janggal karena keputusan tersebut tidak pernah dikomunikasikan terlebih dahulu pada pengurus yang diganti.

"Saya konfirmasi pada Ketum dan Sekjen, menurut mereka tidak pernah ada upaya evaluasi dan klarifikasi. Bahkan sebagai bagian dari pengurus DPP MDI, keduanya merasa tidak pernah ada rapat yang membahas reposisi kepengurusan," ujar Juanda dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Menurut Juanda, kepemimpinan Ton Abdillah dan Hadi Susanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen justru selama ini berhasil merangkul banyak komponen aktivis kemahasiswaan dan kepemudaan bergabung di ormas kepemudaan yang bernaung di bawah Partai Golkar tersebut.

"Program, konsolidasi dan kaderisasinya selama ini berjalan baik. Kehadiran AMMDI di daerah-daerah, seperti di Kepri justru menjadi ujung tombak Partai Golkar dalam perhelatan politik, seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada. Hal itu tentu terjadi karena dikonsolidasikan oleh pusat," tegas Juanda.

Baca juga: Door To Door Sambangi Anak Yatim, KNPI Minta Indonesia Didoakan

Selanjutnya, Juanda juga menyesalkan karena tidak ada komunikasi dari DPP MDI pada stakeholder AMMDI di daerah-daerah terkait adanya rencana pergantian pengurus PP AMMDI.

"Setidaknya lakukan kroscek tentang kondisi AMMDI secara nasional, jangan ujug-ujug menerbitan SK pergantian pengurus. Beberapa pengurus wilayah lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan wilayah timur juga berpandangan sama, mereka kaget dengan pergantian komposisi PP AMMDI," lanjut Juanda.

Apalagi, Juanda menggarisbawahi, sebenarnya secara periodesasi, AMMDI yang mengikuti induknya MDI, sudah 10 tahun tidak menggelar Muktamar.

Juanda mengingatkan, Muktamar MDI digelar terakhir pada tahun 2011 lalu.

"Patutnya DPP MDI fokus saja mempersiapkan Muktamar MDI yang sudah sangat terlambat, biarlah pergantian pengurus angkatan muda dilakukan setelah Muktamar saja," pungkas Juanda.