Disampaikan Ambo Dalle, PGRI itu selalu memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Termasuk jika ada masalah seperti ini, PGRI selalu memfasilitasi dan memediasi.

"Paling utama didamaikan, kalau bisa. Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan, iya harus melihat sejauh mana pelanggaran itu," paparnya.

DPR Prihatin
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan mengaku prihatin terkait adanya tindak otoriter yang dilakukan kepala sekolah.

"Saya prihatin dengan tindak otoriter yang dilakukan kepala sekolah, karena pada dasarnya guru tersebut hanya memperlihatkan realita bukan karena ingin menghina sekolah. Ada ratusan ribu honorer yang bernasib sama dengan upah yang kecil," ujar Dede.

Dede Yusuf mengimbau mestinya guru honorer tersebut tidak perlu dipecat. Kepala sekolah yang bersangkutan juga seharusnya meminta klarifikasi terlebih dahulu.

"Saya rasa soal ini bisa dimusyawarahkan secara baik-baik. Pemerintah daerah harus turun tangan memediasi soal ini agar guru tersebut bisa bekerja kembali," kata dia.

Politikus partai Demokrat itu kemudian meminta semua pihak juga bijak dalam memposting sesuatu ke media sosial. "Dan untuk ke depan sebaiknya siapapun memang harus bijak dalam memposting ke media sosial, karena hal-hal seperti ini bisa ditanggapi lain oleh yang melihatnya. Seolah-olah tidak ada perhatian kepada guru," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa'adudin Djamal menyayangkan pemecatan kepada guru honorer tersebut. "Memecat guru honorer yang mengunggah gaji Rp700 ribu rupiah dan 15 tahun mengabdi ibarat buruk rupa kaca dipecah," ujar Illiza.

Illiza menegaskan kepala sekolah tempat guru honorer itu dipecat seharusnya turut memperjuangkan gaji yang terbilang masih kecil itu. "Tidak malah marah pada guru yang mengungkapkan gajinya yang kecil, kepala sekolah harus objektif dalam menyikapi hal tersebut," kata dia.

"Mungkin saja yang bersangkutan niatnya baik untuk mengingatkan pemerintah untuk lebih serius memperhatikan nasib gaji honorer," imbuh Illiza. Lebih lanjut, politikus PPP itu mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer. Sebab masalah pengangkatan dan kenaikan gaji guru honorer sudah ibarat penyakit kronis.

"Kami akui ini juga merupakan tugas DPR untuk ikut perjuangkan kenaikan gaji guru honerer, makanya kami berjuang agar gaji dan insentif untuk guru honorer dinaikkan," jelasnya.

"Seperti yang pernah sampaikan tahun lalu ketika rapat lintas kementerian dengan komisi X saya sampaikan pengangkatan dan gaji guru honorer ibarat penyakit yang sudah kronis yang hanya diobati dan tidak disembuhkan," tutupnya.(TribunNetwork/dit/war/wly)