TRIBUNNEWS.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah berlangsung kemarin, Jumat (5/3/2021).

Namun seluruh kader dan pengurus DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah (Jateng) menyatakan menolak KLB tersebut yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021)

Pasalnya, menurut Partai Demokrat, KLB tersebut dinilai ilegal.

Salah satu kader, yaitu ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan, Mashadi mengaku diajak ikut KLB oleh dua mantan Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng.

Baca juga: AHY Minta Jokowi Tolak Pengesahan KLB Demokrat, Sebut Kegiatan Moeldoko untuk Pecah Belah Partai

Baca juga: Andi Mallarangeng: Instruksi SBY Terkait KLB Demokrat Kami Akan Melawan

Mashadi menyebut, ia diajak oleh salah satu mantan ketua DPC dan mengatakan akan memberikan sejumlah uang kepada dirinya.

"Saya ditawari untuk bergabung mengikuti KLB dengan iming-iming uang DP (down payment) Rp 30 juta,"

"Langsung, kalau saya mau langsung tanda tangan maka uang diserahkan," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Mashadi bersaksi, ia dirayu dengan berbagai dalih agar bersedia menghadiri acara tersebut.

"Berkali-kali saya dibujuk rayu dengan berbagai dalih, bahwa saya nanti akan diganti, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Namun, Mashadi mengaku, dirinya menolak ajakan tersebut.

"Tapi saya tetep bersihkukuh satu tujuan, mendukung AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," ucapnya.

Baca juga: Kata Pengamat Tak Mungkin Moeldoko Kudeta Demokrat Jika Tanpa Jaminan Disahkan Kemenkumham

Baca juga: Mahfud MD Soal Polemik Partai Demokrat: Pemerintah Tak Bisa Larang Kegiatan di Deli Serdang

Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat

Diberitakan sebelumnya, KLB yang berlangsung kemarin, diagendakan untuk memutuskan nama calon pimpinan atau Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

KLH akhirnya menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. 

Setelah disepakati, Majelis Sidang KLB menghubungi Moeldoko via telepon.

"Walaupun sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko diwartakan oleh Tribunmedan.com.

Kemudian para peserta KLB menyatakan serius untuk mendukung, sehingga Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ungkap mantan Panglima TNI tersebut.

Jokowi Diminta Menegur Moeldoko

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat.

Firman mengatakan, jika Presiden Jokowi membiarkan manuver Moeldoko tersebut, ia akan dianggap kurang peduli terhadap pembangunan partai politik.

"Ini mengarah pada kualitas kenegarawan penghuni Istana (Presiden Jokowi). Saya kira kalau memang orang yang percaya pada pembangunan partai politik secara legal dan bermartabat harusnya ditegur, karena ini akan jadi preseden yang tidak baik ke depan," kata Firman dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Mantan Kader Demokrat Roy Suryo Anggap De Javu Sedang Terjadi

Baca juga: Moeldoko Klaim KLB Demokrat Konstitusional

(Tribunnews.com/Ranum Kumala Dewi/Muhammad Fadli Taradifa) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)