TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo meresmikan Rumah Sakit (RS) Covid-19 RSUD (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka, Kamis (18/3/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan menggunting pita oleh Doni Monardo bersama Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, Doni Monardo mengatakan bahwa pembangunan RS rujukan Covid-19 tersebut ke depannya diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Bangka Belitung yang terpapar Covid-19.

“Rumah Sakit ini diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19,” ungkap Doni.

Baca juga: Anggota DPR Tanyai Kepala BNPB: Banyak Gambar Pak Doni Monardo di Televisi, Mau Nyalon?

Baca juga: Komite II DPD RI Dukung Penguatan BNPB

Adapun rumah sakit yang dibangun menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB itu memiliki luas lahan kurang lebih 1,05 hektar dengan kapasitas 100 tempat tidur masing-masing 25 untuk ICU dan 75 untuk perawatan isolasi.

Proses pembangunan RS tersebut memakan waktu 45 hari.

Dilakukan melalui upaya kolaboratif antar Kementerian/Lembaga, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didelegasikan kepada Kementerian Kesehatan dan beberapa BUMN terkait.

“Ini kolaborasi dan sudah menjadi program nasional di mana penanganan kedaruratan itu tidak bisa berdiri sendiri,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 ini.

Baca juga: Doni Monardo: Pagu Anggaran BNPB Turun Setiap Tahun, Sedangkan Tren Bencana Meningkat

Dalam hal ini, Doni juga menjelaskan bahwa seluruh proses pengembangan mulai perencanaan juga melibatkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan operasionalnya. 

Sehingga seluruh proses dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita harapkan seluruh proses ini berjalan dengan baik, setiap sen uang negara yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Doni.