Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wakil Ketua MPR: Program Pendidikan Harus Disesuaikan Agar Adaptif terhadap Kebijakan Saat Pandemi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai, harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan

Wakil Ketua MPR: Program Pendidikan Harus Disesuaikan Agar Adaptif terhadap Kebijakan Saat Pandemi
Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai, harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi', di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/5/2021).

"Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini," kata Rerie, sapaan akrabnya.

Baca juga: BPIP: Pentingnya Pendidikan Pancasila Sebagai Pijakan Bangsa Indonesia

Menurut Lestari, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; Kebijakan, prosedur dan pendanaan; Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Refocusing sejumlah isu itu, lanjut Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

"Empat fokus program itu harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan," ujarnya.

Baca juga: Kesenjangan Masih Jadi Problem Pendidikan Meski APBN Besar, Kemendikbud Ungkap Faktanya

Lebih lanjut, Rerie mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), harus secepatnya membuat katagori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi.

Seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, tegasnya, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini.

Baca juga: Hardiknas 2021, Berikut 10 Rekomendasi Film Bertema Pendidikan di Indonesia

"Sehingga, kita harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini," ujarnya.

"Karena sektor pendidikan, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas