TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan terkait dugaan kasus suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

Lili mengungkapkan, awalnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang.

Penyerahan uang tersebut dilakukan terkait proses pengisian jabatan pemerintah desa dan kecamatan di jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Kronologi OTT ini dapat kami sampaikan pada Minggu, 9 Mei 2021, tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang, oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengisisan jabatan pada pemerintah desa dan camat di jajaran pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur," kata Lili dikutip dari Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (11/5/2021).

Tim gabungan tersebut kemudian menindaklanjuti dan mengamankan empat orang camat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Baca juga: Kedua Partai Ini Sama-sama Membantah Bupati Nganjuk Kader Mereka

Selain itu, barang bukti uang juga ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Diketahui barang bukti uang yang diamankan sebesar Rp647.900.000.

"Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan kemudian mengamankan empat orang Camat pada wilayah Kabupaten Nganjuk beserta dengan barang bukti uang," sambungnya.

Lebih lanjut, Lili mengungkapkan, diperoleh fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang tersebut dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk.

"Setelah diminta permintaan keterangan maka diperolehlah fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang itu dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk," terang Lili.

Baca juga: Bupati Nganjuk dan Lima Camatnya Jadi Tersangka Suap Jual Beli Jabatan

Fakta lain mengungkapkan, ada dugaan para Camat ini menyerahkan uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya.

Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk.

"Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya."

"Dan selanjutnya juga tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut," imbuhnya.

Baca juga: Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta untuk Pengisian Jabatan

Kasus Suap Promosi Jabatan di Pemkab Nganjuk Sudah Dipantau sejak April 2021

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, merupakan kerja sama antar lembaga penegak hukum, yakni Bareskrim Polri.

"Kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur ini, merupakan sinergi antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Ali berujar Bupati Nganjuk Novi sudah diintai oleh gabungan dua penegak hukum sejak April 2021.

Novi sudah terlacak bermain dalam mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sejak saat itu.

Baca juga: Bupati Nganjuk Terjaring KPK, PDIP dan PKB Bantah Novi Rahman HIdhayat Kader Mereka

"KPK sejak awal dalam kegiatan ini, mensupport penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak sekitar April 2021 atas dugaan penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk," ujar Ali.

Ali mengatakan, sejauh ini tim gabungan sudah mengamankan 10 orang dalam operasi senyap.

Mereka yang diamankan tengah diperiksa secara intensif.

"Informasi yang kami terima sejauh ini, tim gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk terhadap sekitar 10 orang yang diamankan, di antaranya Kepala Daerah dan beberapa ASN di Pemkab Nganjuk," kata Ali.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)

Baca berita lainnya terkait OTT KPK di Kabupaten Nganjuk.