TRIBUNNEWS.COM - Aparat TNI-Polri akan memperketat pengamanan di wilayah Papua untuk mengantisipasi serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Untuk diketahui, sebelumnya KKB mengancam akan menembak mati pendatang atau orang non-Papua yang bekerja di wilayah Papua.

Dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (9/6/2021), hal tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (8/6/2021) lalu.

Rusdi menyampaikan pihaknya akan berusaha seoptimal mungkin untuk memperketat pengamanan bagi seluruh warga NKRI yang bekerja di tanah Papua. 

"Yang jelas, ketika melihat gangguan-gangguan seperti ini, TNI Polri terus berupaya secara optimal. Bagaimana gangguan-gangguan itu bisa ditangani dengan baik," kata Rusdi.

Baca juga: Setelah Dua Jam Kontak Senjata, Aparat Pukul Mundur KKB di Distrik Ilaga

Baca juga: Respon Polri Sikapi Ancaman KKB terhadap Pendatang yang Bekerja di Papua

Dalam kesempatan yang sama, Rusdi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir dengan ancaman gangguan keamanan KKB Papua.

Rusdi mengatakan, dirinya bersama TNI-Polri akan menangani berbagai ancaman dari pihak KKB di tanah Papua.

"Pasti akan seperti itu, ketika ada gangguan pasti TNI dan Polri bersama instansi yang lainnya akan menangani gangguan tersebut," kata Rusdi.

Dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/6/2021), sebelumnya, Rusdi telah memperingatkan kepada KKB bahwa tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Senin (7/6/2021).

Menurut Rusdi, ancaman KKB tersebut tidak menyurutkan semangat aparat pemerintah dalam membangun Papua.

Baca juga: Jenazah Korban Kebrutalan KKB Papua Telah Dimakamkan Secara Adat

"Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan wilayah demi kesejahteraan warga Papua.

"Dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua," terang Rusdi.

Untuk itu, Rusdi meminta KKB tak mengganggu upaya yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan peringatan kepada pekerja yang berasal dari luar Papua.

Para pekerja yang merupakan warga pendatang, yakni bukan orang asli Papua (OAP) diancam akan ditembak mati oleh TPNPB-OPM.

Untuk itu, mereka meminta seluruh non-Papua keluar dari daerah konflik.

Adapun daerah konflik yang dimaksud antara lain daerah Puncak Papua, Intan Jaya, dan Ndugama.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim)(Kompas Tv/Tito Dirhantoro)