TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua OKK DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, Ilham AR menegaskan soal rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XV- DPD KNPI Jawa Barat yang akan digelar pada 25 Agustus 2021 di Garut mendatang.

Ilham menyebut, pihaknya sampai hari ini belum sama sekali menerima pemberitahuan maupun undangan terkait rencana Musda tersebut.

“Kami sama sekali belum menerima pemberitahuan maupun undangan terkait rencana tersebut. Kami memang sempat dengar ada rencana musda Jabar, namun basis komunikasi kita adalah administrasi melalui surat karena tidak ada surat maka kami anggap tidak ada, apalagi rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah harus di hadiri oleh utusan DPP KNPI,” ujar Ilman, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: DPP KNPI Minta Menteri Nadiem Pastikan Kebebasan Berpendapat di Kampus

Dengan kata lain, menurut dia, rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah dapat dinyatakan sah apabila unsur DPP KNPI menghadiri kedua agenda organisasi tersebut.

“Jika tidak, itu menyalahi aturan dan apapun yang dihasilkan dari mekanisme yang salah merupakan hasil yang inkonstitusional,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, menegaskan akan segera mengambil langkah organisasi jika musyawarah daerah tetap dilaksanakan.

“Kami akan segera mengeluarkan SK Carateker untuk DPD KNPI Jawa Barat guna memastikan konsolidasi organisasi dapat berjalan secara normal, sebagai pimpinan tertinggi di DPP KNPI saya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran organisasi yang terjadi,” tegasnya.

“Komitmen saya jelas, konstitusi harus ditegakkan karena itu amanah kongres pemuda Indonesia, amanah seluruh organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI,” tutup Haris.