Menurut Iswar, pertanyaan mengenai surat perintah tersebut tidak perlu ia jawab secara gamblang, pasalnya razia ini memang resmi dilakukan oleh petugas gabungan untuk keselamatan penumpang angkutan umum di jalan.

"Nah, rasanya tidak mungkin lah Dinas Perhubungan resmi dari pemerintah kota, kepolisian juga di situ ada dari TNI, BNN, tidak mungkin lah kami tidak pakai surat perintah," katanya.

Selain itu, Iswar menuturkan pihaknya ingin memastikan kesiapan pengendara angkutan umum baik dari segi administrasi maupun teknis.

Baca juga: Satpol PP Razia Kakek 72 Tahun dengan Pasangan Tidak Resmi di Hotel di Klaten

"Yang kedua kami sebutkan tadi bahwa razia ini juga tidaklah serta merta untuk kepentingan siapapun, tetapi ini kepentingan kita bersama masyarakat Kota Medan.

Kita ingin memastikan bahwa pelayanan angkutan Kota kita itu dilakukan oleh kendaraan yang memenuhi syarat administrasi maupun persyaratan teknis," tuturnya.

"Begitu juga kita berharap itu dikemudikan oleh orang-orang pengemudi yang sehat mental maupun fisiknya. Tidak ada hubungannya dengan obat-obatan terlarang," katanya.

Ia berharap masyarakat Kota Medan dapat kooperatif dan mendukung razia angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait.

"Karena tidak menutup kemungkinan seperti yang kami sampaikan tadi mungkin di salah satu angkot ini ada keluarga saya, keluarga kita semua.

Ayo sama-sama kita menganggap bahwa seluruh angkutan kota ini yang menaiki adalah keluarga kita semua. Ayo sama-sama kita jaga ketertibannya," pungkasnya.

Beredar sebuah video di mana dua orang yang mengaku sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat keributan di lokasi operasi Razia gabungan sopir angkutan kota di Jalan Gajah Mada Medan, Rabu (22/12/2021).

Dalam video yang berdurasi 31 detik tersebut, pria yang menggunakan jaket ojek online warna kuning bersama rekannya tampak membawa kamera di dada dan kamera handphone di tangannya.

Keduanya meributkan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan saat melakukan razia sopir angkutan yang tidak taat aturan.

Keduanya juga menanyakan surat izin razia yang diselenggarakan oleh petugas gabungan tersebut.

Satu dari dua orang yang mengaku-ngaku sebagai LSM tersebut diduga bekas residivis kasus UU ITE beberapa waktu lalu.