TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris I Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 Bidang Logistik, Rudy Rahmad mengeluarkan surat No S-3/G.20.33/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal penyampaian informasi pemindahan lokasi kegiatan G20 di media dan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Panitia Pelaksana Pertemuan G20 Bidang Finance Track menyampaikan, surat tersebut merupakan komunikasi panitia dengan para pemangku kepentingan di Bali sebagai bagian dari koordinasi rutin dalam rangka penyiapan pertemuan G20.

“Pertemuan G20 adalah serangkaian pertemuan di jalur finance dan jalur sherpa dimana totalnya akan ada sekitar 345 pertemuan pada level Engagement Group, Working Group, Deputi, dan Menteri/Gubernur Bank Sentral, dengan puncaknya akan dihadiri oleh Kepala Negara pada KTT bulan November 2022 di Bali,” kata Rudy Rahmad seperti dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu Panitia Pelaksana Pertemuan G20 Bidang Finance Track, Kamis (20/1).

Yang saat ini diputuskan untuk dipindahkan dari Bali ke Jakarta hanya dua pertemuan yaitu 2nd FCBD (Finance and Central Bank Deputy) dan 1st FMCBG (Finance Minister Central Bank Governor) yang dijadwalkan pada tanggal 15-18 Februari 2022.

Hal ini sejalan dengan preferensi para delegasi G20 yang lebih memilih Jakarta karena pertimbangan risiko transit Jakarta-Bali yang tinggi seiring dengan meningkatnya paparan Omicron.

“Pemindahan dari Bali ke Jakarta ini hanya bertukar waktu dengan rencana pelaksanaan FMCBG di bulan Juli 2022 yang rencana semula di Jakarta, akan dialihkan ke Bali,” seperti tertulis pada keterangan resminya menanggapi beredarnya surat Sekretaris I Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 Bidang Logistik.

Bali sebagaimana diputuskan Bapak Presiden, tetap menjadi venue utama penyelenggaraan serangkaian pertemuan G20 yang sudah dimulai Desember 2021.

Penyelenggara G20 jalur Finance terus berupaya yang terbaik untuk menyelenggarakan pertemuan G20, dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan situasi pandemi yang sangat dinamis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan selalu mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. (zae)

Baca juga: Pemerintah Bali dan Pelaku Bisnis Pariwisata Kecewa Agenda Skala Penting Dipindahkan ke Jakarta