TRIBUNNEWS.COM - Seorang Kepala Desa Sumurgeneng di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, buka suara terkait isu uang ganti rugi pembebasan lahan kilang minyak Pertamina GRR Tuban, milik warganya.

Gihanto menepis kabar yang menyebut uang ganti rugi sudah habis dan membuat warganya jatuh miskin.

Meskipun demikian, Gihanto tidak mengetahui secara pasti sisa uang milik warganya.

"Tidak benar itu warga uangnya habis walaupun saya tidak tahu isi rekeningnya," terangnya, Kamis (27/1/2022) lalu.

Baca juga: Setahun Kampung Miliarder Tuban Hasil Jual Tanah ke Pertamina: Kini Jual Ternak untuk Makan

Ia menjelaskan, hasil jual lahan malah dibelikan lahan lagi di luar desa yang lebih luas, karena harga Rp 600 ribu /meter yang diterima warga dari pembebasan lahan jika dibelikan di luar dapat harga Rp 200 ribu /meter, maka bisa dapat 3 kali lipat.

Sedangkan untuk buruh tani juga masih bekerja ikut orang lama yang membeli lahan baru di luar desa, jadi masih tetap kerja juga.

"Lahan warga penerima ganti rugi dari Pertamina juga masih, jadi tidak benar itu uang warga habis, justru semakin sejahtera," pungkasnya.

Kata kepala desa lain

Kades Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Sasmito mengungkap fakta lain.

Ia menjelaskan, memang warga sudah banyak yang mengeluh terutama yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani.

Sebab, saat ini tidak ada lagi lahan yang digarap karena sudah menjadi milik Pertamina setelah adanya pembebasan.

Baca juga: Nasib Warga Kampung Miliarder di Tuban, Dulu Berbondong-bondong Beli Mobil, Kini Tak Ada Penghasilan

"Warga kami yang terdampak ada 151 kartu keluarga (KK), namun yang punya lahan sekitar 20 persenan, sisanya bangunan rumah sudah direlokasi," kata Sasmito.

Mengenai pekerjaan dari Pertamina juga belum banyak lowongan, namun ia meyakini jika proyek sudah jalan akan banyak serapan tenaga kerja.

"Memang keluhan datang dari buruh tani yang belum kerja, di sisi lain juga belum ada progres yang signifikan terkait kilang," ujarnya.

Heboh sebelumnya

Diberitakan sebelumnya, Aliansi warga enam Desa yaitu Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumurgeneng, Beji dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu, berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina grass root refinery (GRR), Senin (24/1/2022) lalu.

Sekitar 100 massa yang melibatkan karang taruna enam desa di wilayah ring perusahaan itu, menyoal PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) yang dinilai tidak kooperatif.

Para pengunjuk rasa membawa lima tuntutan saat aksi yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft asal Rusia.

Baca juga: Nasib Warga Kampung Miliarder di Tuban, Dulu Raup Rp40 Juta saat Panen, Kini Tak Ada Penghasilan

Korlap aksi, Suwarno mengatakan, ada lima tuntutan dari masyarakat ring perusahaan.

Pertama, memprioritaskan warga terdampak terkait rekruitmen security (keamanan, red). terdampak.

Kedua, semua vendor yang ada di Pertamina di dalam rekruitmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan desa.

Ketiga, sesuai dengan janji dan tujuan pembangunan, Pertamina harus memberi kesempatan dan edukasi terhadap warga terdampak.

Keempat, jika Pertamina bisa mempekerjakan pensiunan yang usia lanjut, mengapa warga terdampak yang harusnya diberdayakan malah dipersulit untuk bekerja dengan dalih pembatasan usia.

Kelima, keluarkan vendor maupun oknum di lingkup project Pertamina yang tidak pro terhadap warga terdampak.

Baca juga: On Track, Proyek GRR Tuban Berhasil Serap 1.220 Pekerja Lokal

"Aksi ini adalah buntut dari ketidakterbukaan Pertamina terhadap desa di ring perusahaan, kita mendesak tuntutan direalisasikan," ujarnya kepada wartawan.

Warga yang ikut aksi juga menyatakan menyesal menjual lahan dan rumahnya untuk GRR, karena saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja.

"Saya sudah jual sapi tiga ekor untuk bertahan, karena tidak bisa bekerja lahan sudah dibeli Pertamina," ungkap Musanam (60), peserta aksi.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Kades Kampung Miliarder Tuban Buka Suara Tanggapi Kabar Warga Menyesal Jual Lahan

(Surya.co.id/M. Sudarsono)

Berita lainnya seputar Warga Tuban Jadi Miliarder.