Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kantor Staf Presiden (KSP)  mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat, (11/2/ 2022).

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD serta Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. 

Dalam rapat koordinasi tersebut beberapa hal didiskusikan, mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran. 

“Kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator,” ungkap Menkopolhukam, Mahfud MD.

Baca juga: Paksakan Pembebasan Lahan Wadas, Wakil Ketua DPD Yakin Pemerintah Tak Berniat Langkahi UU

Senada dengan Mahfud, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. 

“Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran,” ujar Jaleswari. 

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM.

Seperti yang juga kerap diarahkan Presiden di berbagai kesempatan, menurutnya, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. 

"Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” pungkas Jaleswari.