TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait rencana ganti rugi terhadap 211 rumah warga Desa Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku yang terbakar saat bentrok pada 26 Januari 2022 lalu.

Bupati Tuasikal Abua mengaku saat ini Pemkab Maluku Tengah tidak punya anggaran untuk mengganti rugi 211 rumah warga Desa Kariuw tersebut.

"Kita tidak punya (anggaran), kita harus koordinasikan dengan pemerintah pusat. Penyelesaiannya gimana?" kata Abua dilansir Tribunnews dari Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Bupati mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Termasuk soal besaran ganti rugi yang menurutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Itu pun kita harus sesuaikan dengan pemerintah pusat maupun pemprov atas apa yang terjadi, harus ada intervensi dari pusat, kita mengajukan dan yang menentukan itu pemerintah pusat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan membangun kembali rumah warga Kariu yang terbakar pasca bentrok yang terjadi di Pulau Haruku beberapa waktu lalu.

Seperti dikutip dari Tribun Ambon dalam artikel berjudul Pemerintah Ganti Rugi Rumah Warga Kariu Rp 125 Juta per Unit jumlah rumah yang akan dibangun total sebanyak 211 unit dengan anggaran mencapai Rp 26,375 miliar.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan ganti rugi rumah warga Kariu yang terdampak bentrok di Pulau Haruku sebesar Rp 125 juta per unit.

"Telah disepakati dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) itu satu rumah Rp 125 juta," kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Jumat (11/2/2022).

Berdasarkan data Pemkab Malteng, total rumah yang terbakar dan perlu dibangun kembali sebanyak 211 unit.

"Jumlah rumah yang dibangun total 211 yang terdata," ujarnya.

Jika ditotal, perbaikan rumah warga Kariuw itu menelan anggaran sebesar Rp 26,375 miliar.

Terkait besaran ganti rugi yang dimaksud, Abua mengatakan pihaknya belum memutuskan hal tersebut.

Menurut bupati Abua, informasi yang berkembang bahwa Pemkab Maluku telah memutuskan akan mengganti rugi rumah warga Kariuw yang terbakar sebesar Rp 125 juta per unit merupakan sesuatu yang tidak benar.

"Oh enggak ada itu, tidak benar itu," kata dia.

Abua mengatakan, kabar terkait biaya penggantian tersebut sebenarnya mucul saat pembahasan di DPRD Maluku beberapa waktu lalu.

Namun hal itu belum disepati oleh Pemkab.

Baca juga: Pemkab Maluku Tengah Berencana Bangun 211 Rumah yang Terbakar, Anggarannya Rp 26,375 Miliar

"Itu hanya disampaikan di dewan pada saat itu. Soal besarannya gimana kita tidak menetapkan itu, karena berkembang di forum DPRD. Itu diajukan DPRD dan pemda tidak pernah memutuskan sebesar itu, jadi sama sekali belum," ungkapnya.

Bentrok Dipicu Sengketa Lahan

Sebelumnya, dipicu sengketa perbatasan, warga di dua desa di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, terlibat bentrok, Rabu (26/1/2022).

Eskalasi hubungan kedua desa memanas sejak Selasa (25/2/2021).

Desa yang terlibat bentrok itu yakni Desa Kariuw dan Desa Ori. Kedua desa itu bertetangga.

Akibat dari bentrokan itu, sejumlah warga di Desa Kariuw hangus dibakar massa.

Bukan itu saja, dua orang tewas dan tiga orang terluka.

Wakapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Hery Budianto menepis isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan antar golongan) jadi sumber pertikaian warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Pernyataan itu disampaikannya saat konferensi pers bersama Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Rabu (26/1/2022).

Hery menjelaskan, pertikaian berawal dari masalah tanah.

"Saya tegaskan ini bukan masalah SARA ya, jadi tolong diluruskan," tegasnya.

Pertikaian ini, kata Herry soal tanah yang tak selesai.

"Ini masalah tanah, dan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib di Maluku Tengah," jelasnya.

Saat ini kondisi di Pulau Haruku semakin membaik dan aparat keamanan telah diterjunkan untuk mengamankan.

"Situasi sudah aman, dan pihak Kepolisian dan TNI juga sudah diturunkan untuk menjaga keamanan," jelasnya.

Dia berharap, warga Kota Ambon tetap tenang dan tak terpancing.

"Kita berharap warga tetap tenangkan diri dan tak terpancing, kita disini menjaga situasi tetap aman," tandasnya.

Sementara itu meski mengaku sudah mengantongi nama terduga aktor di balik pertikaian antar warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Polda Maluku masih memeriksa sejumlah saksi yang menguatkan dugaan polisi itu.

Baca juga: Kapolda Maluku : Bentrok di Pulau Haruku Dipicu Masalah Tapal Batas, Bukan SARA

"Iya anggota Ditreskrimum dan satreskrin Polresta sudah di lapangan sudah kantongi nama aktor yang membuat pertikaian, namun harus dipastikan dengan pemeriksaan saksi-saksi dahulu," Kabid Humas Polda Maluku M Roem Ohoirat.

Jika hasil pemeriksaan saksi menguatkan, maka akan langsung ditangkap.

Untuk itu, Roem belum dapat membeberkan nama terduga pelaku itu.

Dia pun meminta masyarakat untuk kooperatif agar kasus ini dapat segera terselesaikan.

"Anggota di lapangan sedang bekerja periksa saksi-saksi, diharapkan masyarakat dapat koperatif agar kasus ini bisa terungkap," tandasnya.

Diketahui, akibat pertikaian antar warga itu, tiga orang meninggal dunia, dua mengalami luka-luka dan ratusan rumah terbakar.

Salah satu korban luka adalah anggota Kepolisian Pulau Haruku.

Saat ini situasi sudah berangsur pulih dan dijaga ketat aparat gabungan TNI-Polri.

Sebelumnya Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif memastikan kondisi Kamtibmas di Pulau Haruku pascabentrok berangsur kondusif.

Pembakaran gereja di Negeri (Desa) Kariu juga dipastikan tidak benar.

"Situasi di lapangan dan rumah ibadah yang diisukan terbakar adalah hoaks karena kondisi bangunannya dalam keadaan baik dan aman," tegas Kapolda kepada Menkopolhukam, Mahfud MD melalui video conference (Vicon), Jumat (28/1/2022).

Ratusan aparat TNI Polri juga telah disiagakan di titik bentrokan.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan, bentrokan yang terjadi murni persoalan tapal batas, bukan SARA.

Baca juga: Pemuda Lintas Agama Bergandeng Tangan Pasca Insiden Haruku, Jaga Kedamaian Maluku

"Persoalan yang terjadi antara Desa Pelauw dan Desa Kariu adalah murni masalah tapal batas dan bukan persoalan SARA," kata Kapolda.

"Kemarin saya bersama Wakil Gubenur Maluku dan Pangdam Pattimura berserta frokopimda sudah bertemu masyarakat kedua desa yang bertikai, dan mendengar langsung kejadian sebenarnya," imbuhnya.

Kepada Menkopolhukam, Lotharia juga meminta bantuan sosial untuk disalurkan kepada ratusan pengungsi di Negeri Aboru.

(Kompas.com) (Tribunnews) (TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Soal Ganti Rugi Rumah Warga Kariu, Pemkab Maluku Tengah Mengaku Tak Punya Anggaran Perbaikan