TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Tingginya angka kasus covid-19 varian omicron di Jawa Tengah saat ini, sudah diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sudah menyiapkan beberapa skema yang akan dilakukan.

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah ini, akan semakin mengaktifkan program jogo tonggo. Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan pemakaian masker, mengurangi kerumunan, dan membatasi kapasitas di dalam ruangan.

"Langkah-langkah yang akan kami lakukan tak jauh berbeda. Intinya masyarakat tetap dihimbau untuk memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas," ucapnya.

Tak hanya itu saja, Ganjar juga akan semakin mempercepat program vaksin di seluruh Jawa Tengah untuk lansia dan anak-anak. Tak terkecuali vaksin booster yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

"Saya juga menghimbau dinas kesehatan untuk menyiagakan tempat-tempat isolasi pasien covid-19 dan termasuk yang ada di rumah sakit," ujarnya.

Saat rapat dengan Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Desa dan jajaran menteri terkait awal Februari lalu, Ganjar diminta untuk bersiap melakukan PPKM mikrozonasi.

Berdasarkan data dari laman corona.jatengprov.go.id/data, hanya Kabupaten Brebes, Cilacap, Grobogan, Blora, dan Rembang saja yang masih menerapkan PPKM level 2. Kota Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Magelang sudah menerapkan PPKM level 4.

“Tinggal nanti camat menjadi supervisi, dan kita perkuat Puskesmas dan Jogo Tonggo, dengan sumber daya manusia sekaligus peralatannya. Kalau nanti aturan dari pusat sudah turun, kita sudah siap mengeksekusi,” tegasnya.

Ganjar menambahkan, jika sebelumnya tracing dilakukan oleh relawan dan petugas kecamatan, nantinya tracing akan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar lebih efektif. Ganjar juga mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan payung hukum terkait refocusing, agar daerah siap menjalankan kebijakan yang ada.

“Kami minta pemerintah pusat segera membuat payung hukum untuk refocusing. Jadi kita lebih siap dalam melaksanakan program ini,” terangnya.

Baca juga: Wakil WaliKota Tegal Masuk Daftar Penerima Bansos

Rumah Sakit Bersiap
Di Kabupaten Kudus juga sudah ada langkah-langkah Pemda antisipasi bila kasus aktif Covid-19 naik signifikan.

Rumah sakit yang menjadi rujukan utama pasien Covid-19 di Kudus yakni RSUD Loekmono Hadi. Rumah sakit tersebut telah menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi gelombang ketiga di Kudus.

Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus, Abdul Aziz Achyar mengatakan, skenario pertama saat kondisi pasien sedikit, pihaknya menjaga agar jangan sampai bed occupancy rate (BOR) tinggi. Pada kondisi ini, RSUD menyiapkan 51 tempat tidur isolasi.

Ketika lonjakan pasien Covid-19 tetap terjadi, pihaknya menyiapkan skenario kedua. Menambah jumlah tempat tidur menjadi 120 dengan membuka ruang isolasi baru. Sementara skenario terakhir disiapkan ketika lonjakan pasien Covid-19 terus meningkat.

"Skenarionya seperti waktu lonjakan kasus pascalebaran tahun lalu. Yakni menyisakan dua bangsal untuk pasien umum dan menerapkan team work leveling. Tapi kami berdoa agar tidak sampai dengan kondisi seperti itu. Mudah-mudahan segera turun dan selesai," kata Aziz.

Diketahui, saat ini RSUD menyediakan sebanyak 87 tempat tidur di ruang isolasi. Dengan rincian 79 tempat tidur ruang isolasi biasa dan 8 tempat tidur ruang ICU isolasi.

Selain RSUD Loekmono Hadi, RS Mardi Rahayu Kudus juga menyiapkan beberapa langkah serupa. Rumah sakit swasta yang menjadi rujukan lini dua pasien Covid-19 ini jika dimaksimalkan bisa menampung 139 pasien Covid-19. Terakhir, rumah sakit tersebut baru menyiapkan tempat tidur pasien Covid-19 sebanyak 86 unit.

Pengalaman penambahan tempat tidur pasien itu pernah dilakukan oleh RS Mardi Rahayu saat varian Delta 'mengamuk' di Kudus. Saat itu, kata Direktur Mardi Rahayu, Pujianto, pihaknya menyiapkan 127 tempat tidur. Kemudian ditambah lagi 12, jadi total ada 139 tempat tidur pasien Covid-19.

Booster Masih Rendah
Vaksinasi booster di Kabupaten Kudus sampai saat ini baru menyasar 45.760 warga atau 6,92 persen.

Ada sejumlah kendala dalam penyuntikan vaksin dosis ketiga tersebut. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Aniq Fuad, mengatakan, beberapa kendala yang dialami di lapangan dalam pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga di antaranya yakni interval 6 bulan sejak terakhir menerima dosis kedua.

"Jadi warga belum bisa vaksin booster kalau dosis kedua belum sampai 6 bulan," kata Aniq.

Kemudian, ada juga sejumlah warga yang sudah memenuhi masa interval 6 bulan untuk disuntik vaksin booster.

Hanya saja, ketersediaan vaksin dosis ketiga ini jenis AstraZeneca. Sebagian warga tidak ingin disuntik dengan jenis vaksin tersebut karena dinilai tidak bisa menjadi syarat untuk bepergian ke luar negeri.

"Padahal kan tidak. AstraZeneca bisa menjadi syarat bepergian ke luar negeri kok," kata dia.

Sebagian lainnya berpandangan jika AstraZeneca memiliki dampak kejadian ikutan pascaimunisasi atau KIPI lebih berat dibanding booster jenis Pfizer dan Moderna.

"Maka masih pada menunggu Pfizer dan Moderna untuk boosternya."

Data Dinkes Kudus tercatat, vaksinasi dosis pertama mencapai 610.133 orang atau 92,20 persen. Kemudian untuk suntikan dosis kedua mencapai 524.080 orang atau 79,20 persen dan suntikan dosis ketiga atau booster baru mencapai 45.760 atau 6,92 persen.

Jumlah kasus aktif di Kudus mencapai 389 kasus. Jumlah itu meningkat 30 kasus dari hari sebelumnya. (Afn/Goz/Fba/Din/Ais/Arh)

Baca juga: Ini Percakapan Sinta dan Kapolri yang Sangat Mengharukan