TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Jawa Tengah masuk dalam 12 provinsi di Indonesia yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengentaskan stunting.

Bukan tanpa alasan, Jawa Tengah masuk dalam provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia.

Menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, masuknya Jawa Tengah ke dalam prioritas provinsi dalam percepatan penanganan stunting bukan karena angkanya tinggi. Melainkan merupakan satu di antara provinsi yang memiliki penduduk terpadat.

"Bahkan, di antara 12 provinsi yang masuk prioritas percepatan penanganan stunting, Jawa Tengah yang paling rendah. Sedangkan ada 7 provinsi yang masuk dalam kategori tinggi," tuturnya.

Baca juga: Menko PMK: Pendidikan Calon Pengantin Penting Untuk Cegah Stunting

Presiden menargetkan pada tahun 2024 angka stunting secara nasional bisa turun hingga 14 persen. Maka dari itu, apabila ada penurunan kasus di 12 provinsi prioritas tersebut kemungkinan besar target bisa tercapai. Saat ini angka stunting nasional masih tinggi yaitu 24,4% atau kira-kira 5,33 juta balita mengalami stunting.

"Kuncinya ada di 12 provinsi ini. Kalau semuanya bisa turun, maka target nasional terpenuhi. Selain Jawa Tengah, ada provinsi Jabar, Jatim, Banten, dan Sumatera Utara. Angka penurunan stunting di Jawa Tengah sudah bagus, mencapai 20,8 persen. Lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Untuk mengatasi stunting di Jawa Tengah, tidak hanya mengandalkan peran dari BKKBN saja. Melainkan juga peran dari seluruh kepala daerah hingga tim pendamping keluarga yang diterjunkan di tiap desa.

Baca juga: Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen, Pemerintah Beri Pendampingan Pranikah

"Saya melihat respon kepala daerah di Jawa Tengah cukup baik dalam mengatasi stunting warganya. Terutama Kabupaten Boyolali itu pemeriksaan calon pengantinnya sudah bagus. Di Kota Semarang juga bagus, tiap kecamatan sudah diberi anggaran untuk membantu ibu hamil yang kekurangan gizi," terang Hasto mantan Bupati Kulonprogo dua periode.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih ada 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Diantaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.

"15 kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Di antaranya

Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang. Sementara Grobogan menjadi kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru, yakni memiliki dibawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen," paparnya.

Apabila diurutkan dari yang terbesar prevalensinya, ada lima kabupaten. Di antaranya Kabupaten Wonosobo, Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara. Sedangkan yang terendah ada Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.

Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta pada tahun 2024 agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus merah.

Baca juga: Megawati: Harusnya Stunting Tak Ada di Republik Ini, Titik

Sebanyak 600 ribu orang yang menjadi anggota tim pendamping keluarga disebar ke 74 ribu desa. Mereka akan dilatih dan mendampingi calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan," pungkasnya.
Banyak Posyandu Tutup

Kabupaten Banjarnegara termasuk kategori tinggi angka stuntingnya. Stunting tidak boleh dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki kecerdasan lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh dengan optimal. Pada akhirnya, stunting dapat menurunkan kualitas SDM.

Di tahun 2021, dari catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, kasus stunting di kota Dawet Ayu itu masih 22,67 persen. Angka kasus ini sebenarnya sudah menurun, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 22,93 persen.

"Iya masih tinggi. Banjarnegara masih 10 besar, " kata dr. Sulistyowati, MKes, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Banjarnegara, Sabtu (19/3).

Sulis mengatakan, stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar. 1.000 hari pertama sejak masih dalam kandungan merupakan masa penting mencegah terjadinya stunting.

Ada dua model intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk pencegahan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, semisal dengan penyediaan air minum dan sanitasi, jambanisasi hingga peningkatan akses pangan bergizi.

Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder terkait, di antaranya Dispermasdes, Kemenag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga Pemerintah Desa.

Sementara intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dari sektor kesehatan. Ini lah yang dilakukan Dinas Kesehatan semisal dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita.

Hanya dalam dua tahun terakhir, ia mengakui kegiatan pencegahan itu kurang maksimal karena Pandemi Covid 19. Menurut dia, penurunan kasus stunting yang tidak signifikan dalam beberapa tahun terkahir ini juga dipengaruhi pandemi.

"Karena pengaruh pandemi, " katanya.

Ia mencontohkan, selama pandemi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19, layanan kesehatan seperti Posyandu sempat ditutup. Padahal di situ ada aktivitas pengukuran berat badan dan tinggi badan bayi.

Baca juga: Cegah Anak Stunting Sejak dari Keluarga, Peran Ibu Nggak Main-main

Ini mengakibatkan pelaporan tinggi badan bayi dari Bidan atau kades kesehatan desa kurang maksimal. Padahal catatan tinggi badan bayi penting untuk mengetahui perkembangan kasus stunting di daerah.

Selain itu, kegiatan pertemuan ibu hamil atau kelas hamil untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan stunting juga tersendat karena pandemi.

"Di masa pandemi, tetap ada PMT, tapi turunnya kemarin juga akhir tahun, " katanya.

Intervensi sensitif untuk pencegahan stunting oleh instansi-instansi lain juga otomatis terganggu karena pandemi Covid 19. Terlebih pandemi memaksa pemerintah daerah untuk me-refocussing anggaran untuk penanganan Covid 19. Sehingga perhatian untuk sektor lain menjadi berkurang. (afn/jti/kim-bersambung/Tribun Jateng Cetak)

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Liputan Khusus: Lima Kabupaten di Jateng Masih Tinggi Angka Prosentase Stunting