Universitas Muhammadiyah Sukabumi Sindir Kebijakan Pemerintah Terkait BLT Minyak Goreng
Pemberian BLT menandakan pemerintah tidak bisa menekan harga minyak dari melambung tinggi dan mengembalikan harga seperti semula
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah
TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi) sindir pemerintah terkait bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Orator aksi unjuk rasa di DPRD Kota Sukabumi, Ramdan Budiman mengatakan, kebijakan adanya bantuan BLT dari pemerintah pusat itu pertanda pemerintah menyetujui adanya kenaikan.
"Jika dilihat hari ini pemerintah memberikan BLT minyak goreng bukti pemerintah tidak bisa menekan harga minyak dari melambung tinggi," ucapnya.
Padahal, yang diinginkan masyarakat bukan adanya bantuan sosial minyak goreng melainkan ingin harga minyak normal seperti awal.
Baca juga: Emak-emak Ikut Demo di Patung Kuda, Minta Harga Minyak Goreng Turun dan Tuntut Jokowi Mundur
"Masyarakat itu, mau harga normal seperti biasa, bukan bantuan stimulan yang sifatnya sementara," ucap dia.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa UMMI, Wildan Khadarisman, mengatakan, semua mahasiswa yang berada di tujuh fakultas yang ada di Kampus UMMI turun ke jalan menyuarakan kepentingan masyarakat.
"Kami menolak naiknya harga minyak goreng, BBM, dan kenaiakan pajak (PPN).
Dan terakhir realisasikan reforma agraria," kata Wildan.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Unjuk Rasa di Gedung DPRD Sukabumi, Mahasiswa Serukan Bukan BLT Migor yang Diinginkan Masyarakat