Pemerataan Pembangunan, Pemekaran DOB Papua Dapat Mendekatkan Pelayanan ke Masyarakat
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua.
Menurutnya, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan.
Baca juga: Bertemu Pemuda Adat Papua, Mahfud MD Sebut Pemerintah akan Percepat Pemekaran Daerah Otonomi Baru
“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," katanya dikutip Jumat (29/4/2022).
Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua kata Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.
"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," tutur Benhur.
Lebih lanjut dia berharap, dengan berbagai tujuan tersebut, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah
Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen.
Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibukota provinsi.
"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," papar Benhur.
Sementara itu, lanjut dia, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita.
Baca juga: Pemprov Papua Gelar Pasar Tani, Dukung Kementan Penuhi Kebutuhan Pangan
Tapi Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.
"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang baik itu pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," tutur Benhur.