Petani dan Mahasiswa Kibarkan Bendera Setengah Tiang di Kantor Gubernur Sulteng, Ada Apa?
Kalangan petani di sekitar Danau Poso merasa dirugikan karena sawah mereka terendam akibat aktivitas perusahaan listrik tenaga air (PLTA)
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat
TRIBUNNEWS.COM, PALU - Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan petani di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Timur, Kota Palu, Selasa (24/5/2022) diwarnai pemasangan bendera setengah tiang.
Pengibaran bendera merah putih setengah tiang itu sebagai ungkapan duka atas perilaku penguasa yang dinilai tak dapat memperjuangkan hak-hak rakyat.
Pantauan TribunPalu.com, massa petani yang berasal dari Kabupaten Poso ini tiba sekitar 11.20 Wita.
Kalangan petani di sekitar Danau Poso merasa dirugikan karena sawah mereka terendam akibat aktivitas perusahaan listrik tenaga air (PLTA).
Pihak perusahaan sebelumnya memberikan kompensasi pada petani dengan ganti rugi 10 kg - 15 kg beras per are.
Baca juga: Kader Muda NasDem Palu Wakili Indonesia di Ajang Diplomat Sedunia di Dubai
Meski demikian, para petani menganggap nilai tersebut tidak sebanding dari kerugian yang telah mereka dapatkan.
"Nilai itu tidak sebanding dan tidak adil. Kami para petani juga mengingingkan ganti rugi dalam bentuk uang tunai," ujar seorang petani Jefri Saka.
Jefri menuturkan, sebagian besar petani terdampak terpaksa menerima nilai ganti rugi tersebut karena himpitan kebutuhan hidup.
Petani asal Desa Peura itu mengaku telah mengadukan masalah ini ke Pemerintah Kabupaten Poso namun tak membuahkan hasil.
"Sudah dua tahun kami menyuarakan hak-hak kami dan ini memasuki tahun ketiga.
Kami sudah meminta ke Pemkab Poso untuk membicarakan masalah ini dengan pihak perusahaan tetapi tidak ada titik terang," tutur Jefri.(*)
Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Petani Poso Kibarkan Bendera Setengah Tiang di Depan Kantor Gubernur Sulteng
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.