Tribun

Divonis 4 Tahun Penjara, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Ajukan Banding

Kuasa hukum Ade Yasin mengatakan bakal menempuh upaya hukum lain jika kliennya dihukum meski satu hari.

Editor: Erik S
zoom-in Divonis 4 Tahun Penjara, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Ajukan Banding
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin akan mengajukan banding terkait vonis empat tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung. 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -  Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin akan mengajukan banding terkait vonis empat tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung.

Kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar mengatakan bakal menempuh upaya hukum lain jika kliennya dihukum meski satu hari.

Baca juga: Tidak Terima Bupati Ade Yasin Divonis 4 Tahun: Massa Beringas dan Lempar Majelis Hakim

"Sudah pasti kita ajukan banding, sejak awal sudah saya sampaikan, terdakwa dihukum satu hari pun kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum, karena terdakwa tidak bersalah," ujar Dinalara, seusai sidang Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

Dinalara tetap pada pernyataannya bahwa Ade Yasin tidak bersalah.

Ia menyebut majelis hakim mengesampingkan fakta persidangan.

"Sebanyak 39 saksi dengan dua saksi ahli, sama sekali tidak jadi pertimbangan. Kami kecewa sekali, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan keterlibatan Ibu Ade," katanya.

Bahkan, Ia memastikan selama persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki jaksa membuktikan keterlibatan Ade Yasin.

Sebab, kata dia, Ade Yasin tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT), tapi dijemput di kediaman untuk dimintai keterangan atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor.

Baca juga: Kejagung Diminta Usut Oknum KPK Kongkalilong dengan DPRD di Kasus Ade Yasin

"Karena memang faktanya terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan yang dilakukan kepada terdakwa tertanggal 27 April 2022 dinihari pukul 03.00 WIB di kediamannya hanya untuk dimintai keterangan," ucapnya.

Ia pun menyebut bahwa dakwaan Jaksa terkait adanya pengondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor agar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jabar juga terpatahkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan selama persidangan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas