Tribun

Kasus Lukas Enembe

Tokoh Adat Jayapura Ajak Masyarakat Tak Terprovokasi Membela Pejabat Korup

Benhur mengatakan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal di Papua tampak geram, lantaran gara-gara kasus korupsi, pembangunan di wilayahnya jadi terhambat.

Editor: Erik S
zoom-in Tokoh Adat Jayapura Ajak Masyarakat Tak Terprovokasi Membela Pejabat Korup
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Gubernur Papua, Lukas Enembe. Tokoh adat Jayapura Benhur Yaboisembut meminta agar Pemerintah khususnya Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas dalam proses hukum. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tokoh adat Jayapura Benhur Yaboisembut meminta agar Pemerintah khususnya Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas dalam proses hukum.

Pernyataan tersebut buntut dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka. 

Baca juga: Partai Demokrat Belum Nyatakan Sikap Termasuk Soal Bantuan Hukum kepada Lukas Enembe

Benhur mengatakan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal di Papua tampak geram, lantaran gara-gara kasus korupsi, pembangunan di wilayahnya jadi terhambat.

“Jangankan kita bicara di gunung-gunung, jalan raya di dalam Kota Sentani saja tidak ada perkembangan signifikan. Artinya, masyarakat Sentani terutama masyarakat adat menjadi korban dari tindakan korupsi. Kelompok manapun yang melindungi Lukas Enembe berarti telah menikmati uang korupsi,” kata Benhur, Rabu (28/9/2022). 

Benhur mengajak, masyarakat adat Sentani tidak terprovokasi atau terlibat dalam bentuk apapun untuk membela para pejabat korup.

  
“Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada petugas KPK agar dapat memeriksa dengan lancar dan menciptakan situasi Papua yang kondusif,” ucap Benhur.

Kepada TNI dan Polri, Benhur mengatakan agar terus bersiaga dan menangkap kelompok yang melakukan provokasi. Sehingga, pemeriksaan terhadap Gubernur Lukas Enembe berjalan dengan cepat.

Baca juga: KPK Periksa Direktur Asia Cargo Airlines soal Penyewaan Private Jet Lukas Enembe

“Biarlah hukum yang menilai,” tegas Benhur.

Benhur berujar, dirinya selaku Ketua Peradilan Adat suku Moy Tanah Merah terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya agar ikut mendorong serta akan ikut mengawal pembangunan di Tanah Papua yang bersih dan terbebas dari tindakan korupsi oknum-oknum pejabat.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas