Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Terima Audiensi Kabupaten Nias Barat, DJPT KKP Akan Bantu Mesin dan Alat Penangkapan Ikan 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Terima Audiensi Kabupaten Nias Barat, DJPT KKP Akan Bantu Mesin dan Alat Penangkapan Ikan 
Istimewa
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Selasa (25/10/2022) bertempat di Gedung Mina Bahari II.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Selasa (25/10/2022) bertempat di Gedung Mina Bahari II.

Dalam pemaparannya, Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu menyampaikan potensi Perikanan Tangkap di wilayahnya yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah karena merupakan ruaya berbagai macam ikan pelagis.

"Volume ikan yang di pasarkan terus meningkat, kualitas ikan yang baik, minat konsumsi ikan yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah produksi ikan laut tahun 2018 ada 113,89 ton, tahun 2019 ada 129 ton, tahun 2020 ada 139,2 ton, dan tahun 2021 ada142,1 ton," kata Khenoki dalam pemaparannya.

Dia melanjutkan jumlah nelayan di wilayahnya ada 555 orang yang tercatat aktif: 50-60 persen. Jumlah armada tangkap 178 unit menggunakan Perahu Motor di bawah 0,5 GT.

Alat tangkap yang digunakan berupa pancing, jaring insang, bubu. Penangkapan tidak bisa jauh dari daratan maksimal 3 mil dari pesisir.

"Target tangkapan yakni Ikan Domersal dan pelagis. Pola penangkapannya one fishing day, dan mereka sudah menggunakan es batu," terangnya.

Dia juga menyampaikan sudah memiliki Pelabuhan Perikanan di wilayahnya pernah dibangun tahun 2005 oleh BRR.

Berita Rekomendasi

Namun sampai saat ini belum termanfaatkan dengan baik, dan bangunan tersebut dalam keadaan rusak.

Adapun permasalahan lainnya kata Khenoki yakni rendahnya SDM nelayan, dan alat tangkap yang digunakan masih bersifat tradisional. 

Selain itu tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai misalnya PPI dan TPI, coldstorage/pabrik es, suplai BBM dan air bersih.

"Kurang berkembangnya pasar domestik seperti akses menuju pasar serta terbatasnya asosiasi nelayan yang masih lemah untuk berbagi informasi. Selain itu juga faktor musim atau cuaca yang tidak menentu," terangnya.

Merespon pemaparan tersebut, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan DJPT KKP, Mochamad Idnillah membenarkan terkait kondisi real yang ada di Nias Barat.

Baca juga: Permintaan Rumput Laut Naik 4,8 Persen Per Tahun, KKP: Jadi Peluang Investasi

Cak Moch sapaan akrabnya mengatakan pernah meninjau langsung kondisi di sana yang mana fasilitas Perikanan Tangkap di sana sangat kurang sekali memadai. 

"Nelayan di sana kapalnya sangat kecil sekali. Paling besar 2-3 GT. Alat tangkapnya sebagian besar hanya pancing, padahal di sana potensinya besar," terang Cak Moch.

Nias Barat kata Cak Moch termasuk wilayah perikanan daerah tertinggal yang ekstrim. 

"Kami akan mengirimkan tim, dan apa saja yang menjadi kebutuhan di Nias Barat."

Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zaini Hanafi juga memberikan tanggapan, bahwa untuk pengembangan pelabuhan, ini tidak bisa serta merta tiap daerah dibangunkan, karena biayanya sangat mahal. 

Dia mengatakan Menteri KP sudah menugaskan kepadanya mengembangkan potensi perikanan di Nias Barat untuk program Penangkapan Ikan Terukur. 

"Jika pembangunan perikanan di Nias Barat ini terealisasi maka akan menjadi potensi besar untuk ekspor, nantinya bisa ke Malaysia bahkan India. Untuk coldstorage, KKP mengupayakan memberikan bantuan kapasitas 2-3 ton, yang portabel," kata Zaini.

Untuk bantuan kapal, kata Zaini saat ini sudah tidak ada lagi programnya dari pusat. Akan tetapi untuk bentuan berupa mesin kapal dan alat tangkap DJPT masih bisa menberikan.

"Kemudian alat tangkap kami akan berikan tetapi jangan kasih alat yang berat-berat. Jangan ajari nelayan untuk serakah. Tahun depan kita akan upayakan bantuan ke sana. Awal tahun 2023 kita mulai ke daerah-daerah tertinggal," terang Zaini.

Selain itu kata Zaini, ada pendidikan vokasi pada tahun 2023 sesuai arahan pak Menteri KP, 100% untuk anak-anak nelayan.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Minta KKP Segera Teken RPP Wilayah Pertambangan

"Saya yakin anak nelayan tidak bodoh, cuma kesempatan yang diberikan belum ada," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas