Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengajak seluruh kader PDI Perjuangan (PDIP) bisa memperkuat ekonomi kerakyatan karena hal tersebut sesuai dengan agenda besar partai pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Teten saat berpidato usai acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) yang diselenggarakan PDIP di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Dinilai Hadirkan Solusi Ekonomi Kerakyatan

"Saya senang di sini bersama PDIP di Jawa Barat dan saya ditugaskan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan ini agenda besar dari PDIP, karena itu mari sama-sama memperkuat ekonomi kerakyatan," kata Teten.

Dia mengatakan ekonomi kerakyatan sebenarnya juga sejalan dengan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar Indonesia bisa menciptakan kedaulatan. 

Dari situ, Teten mengajak seluruh elemen yang hadir di acara Sicita untuk memperkuat ekonomi kerakyatan karena sektor tersebut bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. 

"Ayo perkuat ekonomi rakyat, 97 persen lapangan kerja bisa disediakan usaha mikro dan itu massanya PDIP," ujar Teten. 

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah acara kemudian terlihat mendampingi Hasto dan politikus PDIP lainnya untuk menanam beberapa pohon di area Kota Bandung. 

Setelah prosesi penanaman, Teten bersama beberapa politikus lain menyampaikan keterangan kepada awak media. 

Baca juga: Pengamat Nilai Airlangga Hartarto Layak Disebut Bapak Ekonomi Kerakyatan

Pria kelahiran Jawa Barat itu kemudian dalam keterangannya kepada awak media lagi-lagi berbicara tentang perekonomian rakyat yang perlu diperkuat melalui koperasi. 

"Terutama, di koperasi dan juga UMKM. Saya kira sudah banyak kebijakan pemerintah untuk memperkuat ini ekosistem bagi pembangunan koperasi dan UMKM. Misalnya, 30 persen kredit perbankan untuk UMKM," ujar Teten. 

Menurutnya, cara memperkuat ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan dengan langkah pengadaan barang atau jasa yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. 

Baca juga: Dana Desa Era Jokowi Dinilai Dorong Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

"Belanja pemerintah 40 persen dari APBN termasuk daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM. Ketiga, kemudahan usaha. Jadi sekarang tidak boleh lagi UMKM itu informal. Jadi, cukup nomor induk usaha atau bikin PT perorangan atau bikin koperasi dipermudah. Tiga ekosistem yang penting untuk memperkuat ekonomi rakyat," jelasnya.