Legislator PKB Marwan Jafar Soroti Kerusakan Infrastruktur di Sejumlah Daerah
Marwan Jafar menyoroti kondisi infrastruktur di daerah yang kini mengalami kerusakan terutama kerusakan jalan yang membawa dampak besar bagi warga.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Marwan Jafar, menyoroti kondisi infrastruktur di daerah yang kini mengalami kerusakan, terutama kerusakan jalan yang membawa dampak besar bagi masyarakat.
"Banyak masyarakat yang mengadu tentang jalan rusak ke saya saat reses di Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Keluhan itu memang benar, saya merasakan sendiri melewati jalan yang tidak layak. Saya sangat menyesalkan ini, pemerintah seperti tidak bekerja," ujar Marwan Jafar dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).
Legislator PKB itu dalam beberapa hari ini mengaku keliling di empat kabupaten di wilayahnya, yakni daerah pemilihan (dapil) III Jateng.
Dia mengungkapkan, infrastruktur jalan di Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan memprihatinkan.
"Terutama di Kabupaten Pati ya, parah banget. Ini harus segera direspon pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat terus menerus menjadi korban," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR Temukan Jalan Rusak hingga Minimnya Fasilitas di Jalur Pantai Selatan
Marwan yang juga asli Pati itu memberi perhatian serius infrastruktur daerahnya, mengingat kerusakan jalan tak hanya mengancam keselamatan warga.
Lebih dari itu, dia menyebut jalan rusak di mana-mana mengganggu produktivitas masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur yang baik berbanding lurus dengan perkembangan daerah, terutama perekonomian.
Marwan mengatakan, jika jalan dan fasilitas umum yang lain tidak layak, maka geliat perekonomian akan tersendat.
"Dampaknya luas kalau jalan rusak, apalagi tidak hanya di satu titik, tapi di banyak tempat, hampir semua jalan di Pati rusak parah. Warga yang melintas terancam bahaya, juga kendaraan mudah rusak serta jarak tempuh menjadi lama. Kerugian dan risiko yang ditanggung masyarakat otomatis besar," tandasnya.
Baca juga: Sindir Pemerintah, Warga Asahan Sumut Gelar Tangkap Ikan di Jalan Rusak
Dalam skala yang lebih besar, dikatakan Marwan, jika infrastruktur buruk, maka investor juga enggan menanamkan modalnya di daerah.
Karena itu, dia menyarankan pemerintah daerah wajib memiliki pola pikir progresif untuk merencanakan program pembangunan yang tidak bersifat biasa.
Program pemerintah, lanjut Marwan, seharusnya mampu menjawab setiap persoalan, kapan pun dan di mana pun.
Berpikirnya jauh ke depan, bukan sesaat dan sekadar menduplikasi program-program sebelumnya atau sekadar menjalankan rutinitas.
"Jalan rusak ini kan selalu terjadi, apalagi saat musim hujan. Seharusnya langkah perbaikan diprediksi dalam rencana, bukan menunggu saja. Masyarakat bayar pajak lho, jadi harus dilayani dan difasilitasi sehingga bisa menikmati hasil pembangunan," pungkas Marwan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.