TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar isi DM yang diduga berasal dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang melaporkan Muhammad Sabil Fadillah (34) hingga membuat guru honorer tersebut dipecat dari sekolah tempatnya mengajar.

Meski orang no 1 di Jawa Barat sudah membuat klarifikasi, namun menurut Dedi Haryadi, Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC), Ridwan Kamil tetap harus bertanggung jawab atas Direct Message (DM) Instagram ke akun sekolah SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon. 

Menurut Dedi, pangkal permasalahan yang membuat Sabil melayangkan kritik kepada Ridwan Kamil karena saat melakukan zoom dengan murid SMPN 3 Kota Tasikmalaya, ia menggunakan atribut milik partai.

Seharusnya ketika Sabil mengkritik pimpinan atau pejabat dengan valid dan mendasar, menurut Dedi ia tak harus kehilangan pekerjaannya.

Langkah Ridwan Kamil yang melakukan DM Instagram kepada Sabil dan pihak sekolah menurut Dedi berlebihan. 

Justru dengan melakukan DM dan membuat Sabil kehilangan pekerjaan, itu merupakan langkah zalim dan salah.

Dedi melihat DM yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut bukan lagi mencerminkan pemimpin mau dikritik. 

Langkah tersebut dinilai Dedi justru ini bertentangan dengan jargon Ridwan Kamil yang selama ini mau menerima kritik dari masyarakat.

Menurut Dedi wajar saja jika Sabil mengkritik Ridwan Kamil saat itu. Sebab pada saat zoom dengan murid SMPN 3 Kota Tasikmalaya, ia menggunakan atribut mirip mirip warna partai tertentu. 

Jas kuning yang biasa dipergunakan oleh kader partai Golkar. Dedi menilai langkah Ridwan Kamil yang menggunakan jas mirip Partai Golkar tersebut seperti hendak melakukan kampanye.  Apa lagi dia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar.

“Motif menggunakan jas kuning ini sudah pasti politik untuk mendapatkan dukungan suara. Sehingga valid dan sah kritik dari Sabil. Harusnya ketika menghadiri acara kedinasan, pakaian yang dipakai tak boleh menggambarkan salah satu partai. Kalau dia menggunakan pakaian dinas atau pakaian pada umumnya, mungkin masalah ini tak akan terjadi. Ridwan Kamil tak memiliki etika ketika melakukan zoom meeting tersebut. Seharusnya ketika acara kedinasan apa lagi di sekolah, dia tak boleh menggunakan atribut partai. Jadi menurut saya masalah utamanya ada di Ridwan Kamil sendiri,”kata Dedi, Sabtu (18/3/2023).

Dedi prihatin dengan bergesernya narasi menjadi penggunaan kalimat 'maneh' yang ia tuliskan dalam kolom komentar akun Instagram Ridwan Kamil. Padahal esensi kritik yang dilontarkan Sabil ke Ridwan Kamil sangat penting dan krusial sekali.  Yakni ketidaknetralan Ridwan Kamil ketika menghadiri acara kedinasan. 

“Justru saat ini isunya bergeser ke cara Sabil bertanya. Penggunaan kalimat 'maneh' bisa menjadi perdebatan yang panjang. Sebagian besar orang Cirebon atau Pantura biasa menggunakan kalimat 'maneh'. Menurut sebagian besar masyarakat Sunda di Pantura, ini tidak kasar. Sebab ini menyangkut dialek sebagian besar masyarakat Sunda di Pantura. Berbeda dengan masyarakat Priangan tengah atau selatan. Ini sama kaya penggunaan kata bahasa Jawa krama inggil  dan bukan. Jika bahasa Pantura diframing ke Periangan tidak tepat. Sehingga masalah sopan atau tidak itu bisa diperdebatkan,”ucap Dedi.

Baca juga: Siapa Sabil yang Dipecat dari Guru Karena Kritik Ridwan Kamil? Ini Sosoknya 8 Tahun Jadi Honorer

Menurut Dedi saat ini masyarakat Jawa Barat harus memprotes langkah pemecatan terhadap Sabil.

Meski Ridwan Kamil mengklaim ia tak memiliki kewenangan di sekolah swasta, namun jabatan politis yang dimilikinya bisa memulihkan hak dan kewajiban Sabil. 

Jika Sabil tak bisa lagi memiliki pekerjaannya lagi, harusnya Ridwan Kamil bisa mencarikan posisi yang pas buat dia.

“Kalau sampai Sabil kehilangan pekerjaan, maka Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang zalim. Publik bisa kehilangan kepercayaannya kepada Ridwan Kamil jika ia melakukan kezaliman. Bisa jadi elektabilitasnya yang saat ini cukup baik akan terperosok,”ujar Dedi.