Kematian Bripka Arfan Saragih Dinilai Janggal, Mahasiswa Minta Kapolres Samosir Dinonaktifkan
Inilah buntut kasus kematian Bripka Arfan Saragih yang dinilai janggal, Kapolres Samosir diperiksa.
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Satlantas Polres Samosir, Bripka Arfan Saragih, ditemukan tewas di tebing curam Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada 6 Februari 2023 lalu.
Bripka Arfan Saragih diduga menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor ratusan warga Samosir sebanyak Rp 2,5 miliar.
Setelah aksi menggelapkan uang pajak terungkap, Bripka Arfan Saragih diduga bunuh diri dengan menenggak racun sianida.
Namun, menurut keluarga, Bripka Arfan Saragih bukan tewas karena bunuh diri.
Melainkan Bripka Arfan Saragih diduga dibunuh untuk memutus pengusutan penggelapan pajak Rp 2,5 miliar.
Keluarga korban telah melaporkan sejumlah kejanggalan terkait penyebab kematian Bripka Arfan Saragih.
Pihak keluarga juga melaporkan adanya dugaan pengancaman yang dilakukan Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman, kepada Bripka Arfan Saragih ketika masih hidup.
Kapolres Samosir Diperiksa
Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, mengungkapkan Kapolres Samosir diperiksa Propam Polda Sumut buntut kasus penggelapan pajak kendaraan senilai Rp 2,5 miliar.
Selain itu, sejumlah mantan Kapolres Samosir juga diperiksa buntut kematian Bripka Arfan Saragih yang janggal.
Panca berjanji akan menindak tegas pejabat atau mantan Kapolres Samosir yang terlibat.
"Tim juga bekerja melakukan secara maraton pendalaman dan pemeriksaan terhadap satu Kapolres Samosir."
"Kedua, Kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan bagaimana proses terjadinya penggelapan tersebut."
"Ketiga, Kasatlantas dan Kanit Regident," ujarnya, Selasa (28/3/2023), dilansir Tribun-Medan.com.
Baca juga: Istri Bripka AS Diperiksa, Polda Sumut Gali Keterangan soal Kasus Pajak hingga Kematian Bripka AS
Mahasiswa Minta Kapolres Samosir Dinonaktifkan
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Samosir, Sumatera Utara, unjuk rasa di depan pintu masuk Polda Sumut, Rabu (29/3/2023).
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Samosir, Sirdo Sagala, mengungkapkan mereka mendesak Kapolda Sumut menonaktifkan Kapolres Samosir selama proses pemeriksaan.
Selain itu, mereka meminta Polda Sumut segera menuntaskan kasus penggelapan pajak yang dilakukan Bripka Arfan Saragih dan kawan-kawannya di UPT Samsat Pangururan, Samosir, secara transparan.
"Nonaktifkan Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman."
"Kepolisian harus mengungkap penggelapan pajak yang terjadi di Kabupaten Samosir."
"Masih dugaan adanya dalang-dalang atau oknum yang tidak mengetahui atau diberitakan ke publik itu harus diungkap," papar Sirdo Sagala, Rabu, dikutip dari Tribun-Medan.com.
Baca juga: Kompolnas Soroti Kasus Kematian Bripka Arfan Saragih, Minta Polda Sumut Periksa Kapolres Samosir
Istri Korban Minta Perlindungan ke LPSK
Masih dari Tribun-Medan.com, istri Bripka Arfan Saragih, Jenni Simorangkir, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rabu.
Kuasa hukum Jenni Simorangkir, Dolin Siahaan, mengatakan permohonan perlindungan sudah dikirim secara online.
"Jadi hari ini, kami resmi secara online mengirimkan permohonan perlindungan ke LPSK dan besok kami akan membuat surat serah terimanya di perwakilan LPSK Medan khusus," ungkap Dolin Siahaan, Rabu.
Dolin mengaku belum ada intimidasi yang diterima oleh kliennya terkait kasus ini.
Namun, pihaknya tetap mengirim surat permohonan yang sebelumnya sudah ditawarkan LPSK.
Sebab, kata dia, Jenni Simorangkir merupakan istri dan orang yang langsung mendengar ucapan Bripka Arfan Saragih soal akan membongkar siapa saja yang terlibat penggelapan pajak.
"Untuk sementara istri almarhum saja karena dalam hal ini dialah salah satu orang dan hanya satu-satunya orang yang mendengar cerita terkait penggelapan oleh Bripka AS dari Kapolres," terang Dolin.
Baca juga: Kematian Bripka Arfan Saragih Dinilai Janggal, Polisi Tak Temukan Jejak Digital Pembelian Sianida
Sebagai informasi, penggelapan pajak yang diduga dilakukan Bripka Arfan Saragih dan empat pegawai honorer Bapenda UPT Samsat, Pangururan Samosir ini sudah berlangsung sejak 2018 hingga awal 2023.
Berdasarkan penelusuran Tribun-Medan.com, sejumlah perwira menengah yang pernah menjabat pada periode itu ialah AKBP Agus Darojat, AKBP M Saleh, dan AKBP Joshua Tampubolon.
Sementara, kasus penggelapan uang pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Pangururan menyeruak sekitar akhir tahun 2022.
Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar karena uang yang sudah dibayar ratusan warga tidak disetor ke negara.
Dalam kasus ini, Polda Sumut menangani dua perkara yakni penggelapan pajak kendaraan dan soal kematian Bripka Arfan Saragih.
Untuk penggelapan, belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena polisi masih terus mengumpulkan bukti.
Lalu, untuk kematian Bripka Arfan Saragih, polisi memeriksa saksi baru yang melihat kendaraan korban tak jauh dari lokasi.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Tribun-Medan.com/Fredy Santoso)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.