“Kami tidak menolak sebenarnya, cuma bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat, kami harus tunduk dan taat terhadap ketentuan yang mengikat. Hati nurani kami tergores, hati kami luka karena kami masyarakat Kalteng mempunyai  SDM yang mampu dan cakap dalam berkarya untuk membangun Kalimantan Tengah," ucap Ingkit.

“Dari awal masyarakat Kalimantan Tengah orang yang selalu menerima, tetapi hati kami selalu diusik, keberadaan kami selalu diusik," tambahnya.

Ia mengajak seluruh stakeholders bersama-samamenyampaikan aspirasi ini kepada Presiden RI.

“Kalimantan Tengah menjadi salah satu lumbung besar suara yang mendukung Bapak Jokowi  selama dua periode. Kami dukung semua kebijakan beliau, bahkan pemindahan IKN pun kita selalu mendukung dengan maksimal, tapi jangan jadikan kami anak tiri. Leluhur kami menangis, jangan sampai ini terulang di kabupaten lainnya. Kami menerima ini karena kami masih menghargai Bapak Gubernur sebagai pemegang kekuasaan di Kalimantan Tengah dan kami tidak ingin beliau terjepit dengan kondisi ini karena sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," tutupnya.

Aksi dituutup dengan pembacaan surat terbuka kepada Presiden RI dan penyerahan  naskah surat kepada Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya. Subastansi isi surat kepada Presiden tersebut, memohon kesediaan Presiden menerima perwakilan masyarakat Kalimantan Tengah, guna aecara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Kalteng, dalam hal penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Surat khusus yang berisi pesan-pesan dalam menjalankan tugas, juga diserahkan langsung kepada kedua penjabat bupati.