TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA -  Rencana pemabangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi ditolak oleh warga di tiga distrik.

Tiga distrik yang menolak tersebut yaitu, Distrik Wouma, Welesi dan Distrik Assolokobal.

Baca juga: KKB Tembak Aparat yang Sedang Patroli di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan

Bahkan, warga tiga distrik tersebut mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.

“Kami yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan kantor, dari awal sudah menolak, jadi selagi kami ada bicara tidak ada pembangunan yang dimulai,” kata Bony Lanny, satu di antara warga yang menolak pembangunan.

Bony Lanny mengungkapkan, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Pascapenolakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi, pemerintah melalui Wamendagri berencana memindahkan lolasi pembangunannya di Distrik Maima.

Dalam pertemuan Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo tokoh dan ratusan masyarakat Maima, ada warga yang menerima dan ada yang menolak.

Baca juga: Cerita Pilu di Balik Kasus Putri Pj Gubernur Papua Pegunungan, Kenalan lewat Medsos Berujung Maut

Pertemuan itu dipimipin langsung oleh salah satu tokoh, Bertus Asso, yang diutus oleh Wamendagri, Sabtu (27/5/2023) di Kampung Kepi, Distrik Maima.

Bertus Asso mengatakan, Wamendagri menitip pesan bahwa, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan akan dipindahkan ke Distrik Maima.

Sehingga semua tokoh dan masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk menyediakan lahan. kemudian hasilnya akan sampaikan kepada Wamendagri untuk menindaklanjuti.

“Jadi hari ini beberapa orang yang punya hak ulayat bicara, kesepakatannya akan dibawa ke Bapak (JWW) bersama beberapa utusan, sebentar kita akan ketemu Bapak (JWW) di Hotel," kata Bertus Asso.

Sementara itu, salah satu pemilik ulayat setempat Pilipus Wamu menjelaskan, pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya ia bersama beberapa tokoh lainnya ketemu Wamendagri dan membicarakan soal pemindahan lokasi pembangunan Kantor Gubernur di Distrik Maima.

Inisiatif itu lahir karena hinggga kini tempat pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan belum pasti, penolakan terus terjadi. sehingga Wamendagri telah merespon baik inisiatif pemindahan lokasi ke Maima.

“Saya sudah pergi ke beberapa tempat tapi tidak ada yang merespon baik, sudah bicara ulang-ulang tapi tidak ada yang terima jadi saya kembali ke tempat saya, kampung halaman saya," jelasnya.

Baca juga: Masyarakat Adat dari 3 Distrik Tolak Rencana Pemerintah Membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Ditempat yang sama, salah satu tokoh yang tidak  setuju, Aimek Wamuan Wamu mengungkapkan, pihaknya tidak setuju karena di masa kepemimpinan Bupati John Wempi Wetipo banyak janji kepada masyarakat Minimo yang tidak pernah direalisasikan.

“Waktu John Wetipo jadi Bupati, bilang mau kasih Distrik di Minimo tapi tidak kasih sampai sekrang, terus jalan yang dia bangun di Maima tidak mau tembus sampai ke Minimo tapi berhenti di batas ini saja," ungkapnya.

Menurutnya, jika berbicara tentang lokasih pembangunan kantor Gubernur mestinya dibicarakan bersama Bupati Jayawijaya John Ricard Banua.

Karena yang bersangkutan adalah kepala Wilayah yang punya otoritas daerah ini untuk membicarakan tentang lokasi tersebut.

“Saya hanya akan bicara dengan John Banua karena dia yang Bupati Jayawijaya, dia juga yang bangun kita punya Tugu Injil, dia juga yang bangun jalan di wilayah saya Minimo ini," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Pro Kontra Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Gelombang Penolakkan dari Warga