Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Agar Tepat Sasaran

Eks Kapolri ini ingin pembangunan kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Agar Tepat Sasaran
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023). 

Rangkaian dimulai dengan menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Baca juga: Mendagri: Pj Kepala Daerah Punya Legitimasi Kuat Karena Ditunjuk Presiden

Dari total dana Rp7,7 triliun yang bersumber dari APBN, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke 4 kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, lanjut Tito, Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat alokasi Rp316 miliar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp150,4 miliar, Kabupaten Maluku Tenggara Rp196,8 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Aru Rp96,8 miliar. Ada pula alokasi untuk Provinsi Maluku Rp4 miliar.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar," kata Tito, Kamis (15/6/2023). 

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Perbarui Perjanjian Perdagangan di Perbatasan

Berita Rekomendasi

Eks Kapolri ini ingin pembangunan kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah. Yakni, bukan sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, tapi juga usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tito menerangkan segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) agar tepat sasaran. Hal ini juga sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan. 

"Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh Sekretaris BNPP, itu uangnya ada dimana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalau sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan," jelas Tito. 

Tito menjelaskan dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan di tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 kilometer, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter. 

Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Mendagri Tito Karnavian, dan Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Baca juga: PLN Kembangkan PLTS di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pulau Meatimiarang merupakan pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Kunjungan kerja Menteri Tito dan Mahfud MD, mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas