Dalam pertemuan nanti, ujar Juhadi, pihaknya akan tegas menyikapi persoalan Al-Zaytun ini.

PWNU meminta aparat dan pemerintah bisa bersikap tegas menyikapi Al-Zaytun, Ini sekaligus untuk mencegah terjadinya gejolak di tengah masyarakat dan keutuhan NKRI.

"Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Perintahkan Wagub Jabar Kumpulkan Ratusan Kiai Terkait Polemik Ponpes Al-Zaytun

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPW NasDem Jawa Barat Bidang Agama, Asep Saputra.

Asep mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Panji Gumilang dan Al-Zaytunnya.

Pasalnya, kata Asep, pernyataan-pernyataan Panji Gumilang selalu menghadirkan kontroversi dalam segala hal, mulai kontroversi ajaran di Al-Zaytun yang berlawanan dengan ajaran Islam sudah bersifat provokatif, dan itu bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Negara wajib hadir dalam kasus ini. Kementerian Agama RI harus menyikapi provokasi-provokasi pimpinan Al-Zaytun," ujarnya, kemarin.

Ketegasan pemerintah, lanjutnya, sangat diperlukan dalam upaya mencegah konflik yang mungkin terjadi. Asep mengatakan, eskalasi konflik soal Al-Zaytun ini bisa membesar kapan saja.

"Ini mesti dicegah pemerintah."

Seperti diberitakan, Jumat (18/6) lalu, ratusan orang yang berunjuk rasa menuntut pembubaran Al-Zaytun nyaris bentrok dengan massa Al-Zaytun di depan gerbang ponpes tersebut.

Bentrokan tak terjadi berkat kesigapan aparat kepolisian. Namun, seperti bara dalam sekam, konflik ini bisa sewaktu-waktu kembali meletus.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, sebelumnya juga meminta Pemprov Jabar segera bertindak.

Namun, Gubernur Jabar mengatakan, Pemprov Jabar masih menunggu MUI mengeluarkan fatwanya tentang Al-Zaytun. (handhika rahman/nandri prilatama)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul NU Haramkan Masukkan Anak di Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Seperti Membiarkan di Lingkungan Buruk