TRIBUNNEWS.COM, - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menemukan data hampir 1.000 siswa yang diindikasikan bermasalah terkait manipulasi data pada sistem zonasi PPDB tingkat SMP.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, data laporan yang diterimanya mencapai lebih dari 900 pendaftar sekolah menengah pertama (SMP) yang miliki indikasi bermasalah.

Dari data yang dikantonginya 414 siswa, di antaranya terbukti tidak melakukan praktik manipulasi data.

Baca juga: Banyaknya Temuan Kecurangan PPDB Zonasi, Ombudsman: Masyarakat Akali Data Kependudukan

"Dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progres dan dari angka itu sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai," ujarnya dalam keterangan pers di Teras Balai Kota.

Angka 155 yang disebutkan Bima Arya tersebut merupakan angka yang dicurigai melakukan manipulasi data.

"Artinya 155 itu tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi, nah ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir karena kita undur sampai hari Selasa," tandasnya.

Apabila ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran melakukan praktik manipulasi data, Bima Arya menegaskan akan mengeluarkan siswa tersebut dari pendaftaran PPDB.

"Jadi masih ada dua hari kedepan untuk melanjutkan ini nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan di domisili yang didaftarkan maka nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB otomatis nama yang di bawahnya akan naik ke atas dan akan kita umumkan untuk SMP pada hari selasa tanggal 11," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bukan tidak mungkin jumlah tersebut terus bertambah, mengingat pihaknya masih membuka aduan terkuat adanya manipulasi data.

"Untuk pendaftar SMP pun tentu tidak semuanya mungkin yang dilakukan verifikasi faktual oleh kami tadi saya sampaikan ada 913 sangat mungkin jumlah yang bermasalah lebih dari itu karena itu kami membuka kesempatan dari warga untuk memberikan masukan," pungkasnya. (Wahyu Topami/TribunnewsBogor)