TRIBUNNEWS.COM - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Polemik yang menjadi bahan perbincangan seperti kecurangan saat PPDB zonasi hingga numpang KK.

Polemik PPDB juga terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Ribuan laporan mengenai PPDB 2023 juga telah masuk ke Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengonfirmasi hal tersebut.

Dari dua ribuan laporan aduan tersebut, kata gubernur yang akrab disapa Emil itu, sekitar 90 persen sudah diselesaikan Disdik Jabar.

Baca juga: Demi PPDB, Oknum ASN dan Anggota Polisi Titipkan Anak ke KK Keluarga Lain saat Pendaftaran

"Ini memang tidak diviralkan lah ya, itu mah pilihan. Tapi laporan dari Disdik lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti," ujar Gubernur yang akrab disapa Emil ini.

Sebagian besar yang dilaporkan para orang tua siswa itu, kata Emil, terkait pemalsuan data seperti Kartu Keluarga (KK).

Emil pun memastikan ke depan, kasus soal pemalsuan data KK ini bakal menjadi bahan evaluasi.

"Beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan KK ya, sehingga ini menjadi evaluasi, kan tidak terjadi hanya di Jabar, tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan Nasional. Tapi, tim pengaduan kita sudah sangat responsif," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Pemprov Jabar pun membuka layanan pengaduan bagi orang tua murid merasa tak puas dengan hasil PPDB lewat situs https://helpdesk-ppdb.jabarprov.go.id/.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Wahyu Mijaya tidak merespons saat Tribun hubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp.

Baca juga: Cerita di Balik PPDB 2023: Orang Kaya Pura-pura Miskin hingga Numpang KK Demi Anak Masuk Sekolah

KCD Provinsin Jabar Digeruduk Massa

Ratusan personel gabungan terdiri Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 menjaga ketat Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah V Provinsi Jawa Barat di Jalan Salabintana, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jumat (14/07/2023).

Sekitar pukul 14.00 WIB, ada ratusan massa warga Kota Sukabumi yang tergabung dalam alinasi masyarakat Cibrureum (AMC) dan LSM Kompak (Koalisi Masyarkat Pengawal Kontitusi) kecewa terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sejumlah perwakilan pun masuk audiensi dengan pihak Cabang Dinas Provinsi Wilayah V.

Namun tidak membuahkan hasil mengingat Kepala Cabang Dinas tidak ada di kantornya.

Pasca audiensi bubar, Massa yang berada diluar gedung Cabang Dinas, emosi massa pun meningkat hingga terjadinya pengrusakan baliho PPDB di area gedung.

Bahkan tidak hanya itu, massa aksi dari AMC dan Kompak pun menyuarakan copot Nonong Winarni dari jabatannya sebagai kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: PPDB Bermasalah, Kemendikbudristek: Inspektorat Daerah Kurang Melakukan Pengawasan

Koordinator aksi Kompak, Dace Arisandi mengatakan, kedatangan ke kantor KCD menyang diduga para oknum kepala sekolah, panitia, ataupun oknum lainnya yang terlibat dalam otak-atik sistem PPDB.

Selain itu adanya uang infaq yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan sebagaimana diatur dalam Permendikbud tahun 2016 nomor 75 pasal 12 huruf b yang mengatakan bahwa tidak boleh sekecil apapun pihak komite untuk meminta sumbangan kepada anak didik orang tua murid.

"Kami pada intinya meminta kembalikan roh kesucian pendidikan di Sukabumi yang proporsionalitas terhadap penerimaan peserta Didik Baru," ungkapnya, kepada Tribunjabar.id.

Terakhir massa aksi pun Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Nonong Winarni untuk diberhentikan dari jabatannya.

"Ganti ibu KCD (Nonong) dari Sukabumi, karena dianggap tidak mampu menjalankan tupoksi selama 2 tahun berjalan ini tidak ada satupun produk yang dilahirkan," tandasnya.

Atas kekecewaan tidak ditemui oleu kepala KCD, mereka pun mengancam akan melakukan aksi lanjutan mengerahkan 500 orang.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ridwan Kamil Mengklaim 90 Persen Masalah PPDB Sudah Direspons Disdik Jabar Meski Tidak Diviralkan dan Buntut PPDB, KCD Provinsi Dijaga Ketat Ratusan Aparat, Massa Suarakan Copot Kepala Wilayah V